PPP Setuju Uji Publik Balon Kepala Daerah

PPP Setuju Uji Publik Balon Kepala Daerah

Ilustrasi.(Foto:Net)

Jakarta - DPP PPP hasil muktamar Surabaya menyetujui persyaratan uji publik terhadap bakal calon kepala daerah guna menguji kompetensi, integritas, dan penerimaan di tengah masyarakat.
 
"PPP menilai uji publik ini dilakukan untuk uji menguji kompetensi, integritas, sekaligus menelisik penerimaan masyarakat," kata Ketua Umum DPP PPP hasil muktamar Surabaya Muhammad Romahurmuziy di Jakarta, Minggu (25/1/2015).
 
Menurut Romy, panggilan Romahurmuziy, pada uji publik, PPP juga mengusulkan tidak hanya melibatkan KPU daerah, tapi juga lembaga penegak hukum untuk memastikan bakal calon kepala daerah tersebut bersih dari persoalan hukum.
 
Namun, soal waktu uji publik PPP mengusulkan, dibatasi paling lama hanya enam bulan, karena jika terlalu lama, selain menghambat jadwal tahapan pilkada juga dapat dimanfaatkan "incumbent" untuk terus melakukan sosialisasi.
 
Anggota DPR RI ini menjelaskan, persyaratan uji publik ini sejalan dengan persyaratan yang diterapkan PPP dalam menyeleksi bakal calon kepala daerah yang diusulkannya, yakni kompetensi, integritas, loyalitas, dan akseptabilitas.
 
Guna mendapatkan figur yang memiliki loyalitas tinggi, kata dia, PPP akan lebih mengutamakan kader internal, karena sudah berjuang di PPP sehingga ada rasa memiliki terhadap partai.
 
"Kelebihan kader internal, setelah terpilih menjadi kepala daerah, tetap memiliki loyalitas lebih tinggi kepasa partai," katanya.
 
Persyaratan lainnya yang diutamakan PPP adalah, integritas dan akseptabilitas yakni figur yang bersih dan diterima publik.
 
Menurut dia PPP tidak ingin figur yang tidak diterima publik, karena ada cacat moral atau cacat hukum, juga mencalonkan diri.
 
"Soal figur yang akan diusulkan sebagai bakal calon kepala daerah, kami tidak melihat apakah dari KIH atau KMP, tapi lebih memprioritaskan kader yang loyal kepada PPP," katanya.
 
Romy menambahkan, PPP juga akan menggandeng partai-partai mitra berbasis kearifan lokal untuk sama-sama mengusung calon kepala daerah.
 
Pilkada serentak direncanakan akan diselenggarakan di 204 daerah, pada akhir 2015 atau awal 2016. (AY)
.

Categories:Politik,
Tags:politik,