Uang Rp 2,4 M Mencuat di Sidang Lanjutan Bupati Karawang

Uang Rp 2,4 M Mencuat di Sidang Lanjutan Bupati Karawang

Bupati Karawang non aktif Ade Swara dan istrinya Nurlatifah.(Foto:Net)

Bandung - Orang dekat Bupati Karawang non aktif Ade Swara dan istrinya Nurlatifah, kembali dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara pemerasan dengan terdakwa Ade dan Nurlatifah di Pengadilan Tipikor, Jl. R.E. Martadinata Bandung, Selasa (27/1/2015). Orang kedua yang dihadirkan dalam sidang tersebut adalah Agus Supriyatna, yang juga diketahui menjadi pemimpin media cetak milik Ade.
 
Dalam persidangan tersebut, JPU KPK menghadirkan delapan orang saksi. Selain Agus, JPU juga menghadirkan saksi Rully R Taufik sebagai Direktur PT Tatar Kertabumi, Gemsar Sihombing, Ida Farida, Geovani Bintang, Armand, Nawawi, Farid Iskandar, dan Prahoro Agus Sukarno dari PT Adhimix. Para saksi diperiksa secara bergantian satu per satu. Hingga pukul 20.00 WIB, baru dua saksi yang sudah menjalani pemeriksaan. 
 
Dalam sidang yang dipimpin Djoko Indiarto tersebut, Agus mengungkapkan, pernah mengurus proses penerbitan sejumlah Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR) dengan biaya pembuatan paling kecil Rp 10 juta dan paling besar Rp 2,65 miliar. Bahkan, Agus mengaku, sudah menjadi fasilitator pengurusan SPPR sejak November 2012, setelah dia tak lagi menjadi sekretaris pribadi Nurlatifah..
 
Menurut Agus, saat itu dia diminta Nurlatifah untuk memeriksa surat yang masuk ke bupati. Pengurusan itu sempat berjalan beberapa saat sampai akhirnya dia diminta untuk jadi Direktur Galur Media Karawang (GMK). Kemudian Agus bertemu dengan Dirut Perusda Petrogas Karawang, Geovani Bintang dan ditawari untuk mengurus SPPR. Agus mengakui, dalam mengurus SPPR dia hanya menyelesaikan berkas yang sudah ada di meja bupati. Namun sebelumnya Agus dipertemukan dengan pengusaha oleh Nawawi dan Geovani.
 
Agus pun mengatakan, pernah dirinya mengurus SPPR untuk perumahan. Kemudian ada pembahasan dan akhirnya disepakati pengurusan SPPR
untuk satu rumah senilai Rp 1 juta. "Kalau ada perusahaan yang mau urus SPPR, saya ke ruangan Dindin (Bappeda) dan bertemu pengusaha. Kalau persoalan deal, saya baru lapor bupati dan sodorkan berkas SPPR-nya," urainya.
 
Merasa tidak puas, JPU pun lalu mencecar Agus dengan pertanyaan soal biaya pengurusan SPPR yang nilainya mencapai Rp 2,65 miliar. Menurut Agus, SPPR itu untuk PT Perkasa Internusa Mandiri. Setelah negosiasi dengan dirut perusahaan itu yang bernama Armand, akhirnya disepakati biaya pengurusan SPPR senilai Rp 2,4 miliar. "Dealnya Rp 2,4 miliar. Tapi saya tanya sama Armand, mana bagian saya. Akhirnya dikasih Rp 250 juta. Uang itu saya bagi dua dengan Nawawi," ucap Agus.
 
Sedangkan uang Rp 2,4 miliar itu sebagian besar diberikan kepada Geovani Bintang yang jumlahnya mencapai Rp 2,15 miliar. Agus menambahkan, Geovani
menyebut uang itu diterima atas permintaan Nurlatifah. Sedangkan sisanya ia bagi-bagi untuk orang-orang di Bappeda, termasuk untuk ajudan bupati, Adi Firmansyah.
 
Namun apa yang sudah disampaikan Agus terkait permintaan uang Rp 2,15 miliar itu, langsung dibantah Nurlatifah maupun Ade. Bahkan, Nurlatifah,
mengaku tidak pernah memerintahkan Geovani untuk meminta uang pengurusan SPPR. "Saya membantah kesaksian saksi. Saya tidak pernah memerintahkan Geovani soal uang itu. Dan saya juga sama sekali tidak tahu soal uang itu," tegas Nurlatifah. (AY)
.

Categories:Bandung,
Tags:bandung,