Kehidupan 'Eksospol' Masyarakat Memburuk

Kehidupan 'Eksospol' Masyarakat Memburuk

Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memasuki 100 hari kerja.(Foto:Net)

Jakarta - Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memasuki 100  hari pemerintahannya belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Kondisi kehidupan ekonomi dan sosial politik masyarakat justru dirasakan memburuk.

Menurut Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, kondisi itu terjadi lantaran ketidakpastian kebijakan ekonomi yang menyebabkan harga kebutuhan pokok (sembako) bergejolak tidak terkendali.

Dia menjelaskan, sejak awak penyusunan kabinet kerja sudah sangat terasa adanya praktik bagi-bagi jabatan. Mulai dari pengangkatan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said serta jajaran direksi perusahaan pelat merah Pertamina dan tim reformasi tata kelola Migas.

"Satu kata kunci dalam permasalahan pemerintahan saat ini, pembajakan harta kekayaan negara dan rakyat. Dapat disimpulkan ini merupakan pergantian mafia lama diganti dengan mafia baru," kata Daeng di Jakarta, Rabu (28/1).

Dalam sektor migas misalnya. lanjutnya saat ini sektor tersebut dipegang oleh kelompok tertentu. Mulai dari reformasi di jajaran direksi Pertamina hingga penunjukan Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Daniel Purba.

"Kemarin ISC dikabarkan telah deal dengan sonangol dengan skema B to B untuk impor minyak mentah. Artinya tidak discount all market price,  Intinya sih sama saja kita impor, tapi pengimpornya yang berbeda. Begitu juga tender crude oil yang dilaksanakan jauh dari transparansi yang selama ini digemborkan, ada kebohongan publik," tambahnya. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:jokowi,