Anak Sulung SDA Mangkir dari Panggilan KPK

Anak Sulung SDA Mangkir dari Panggilan KPK

Anak sulung Suryadharma, Kartika Yudhisti.(Foto:Net)

Jakarta - Satu saksi dalam proses pengusutan kasus korupsi pelaksanaan Haji oleh Kementerian Agama yang disangkakan kepada mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali ternyata mangkir. Saksi itu adalah anak sulung Suryadharma, Kartika Yudhisti.

"Kartika Yudhisti sebagai saksi tidak hadir tanpa keterangan," sebut Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di nJakarta, Rabu (28/1).

Kartika juga merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari DKI Jakarta.

Dia  diketahui lahir di Jakarta pada 7 Februari 1987 dan bermukim di Jalan Jaya Mandala VII Nomor 2 RT 010/ RW 002 Menteng Dalem, Tebet, Jakarta Selatan. 

Kartika  sempat menikmati pendidikan di luar negeri, tepatnya di Melbourne School Of Engieenering, The University Of Melbourne, Australia. Dia pernah bersekolah di SDN Nusa Indah I Bekasi, SLTPN 109 Jakarta, dan SMAN 81.

Sejak 2007, dia bekerja sebagai Komisaris Utama PT. Dugapat Mas, Klaten, Jawa Tengah. Beberapa waktu lalu, penyidik juga pernah memeriksa beberapa petinggi perusahaan itu dalam kasus haji.

Saksi itu adalah Manager General Affair PT Dugapat Mas, Dita Ari Savitri, dan Komisaris I PT Dugapat Mas, Henny Widiyanti. Benang merah pun semakin terlihat jelas. Mereka dianggap mengetahui soal rangkaian tindak pidana disangkakan kepada mantan Ketua Umum PPP itu.

PT. Dugapat Mas diketahui beralamat di Jalan Penggung-Jatinom, Nomor 18, Blancaran Karanganom, Klaten, Jawa Tengah. Mereka merupakan salah satu mitra produsen rokok PT Sampoerna Tbk.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan seorang tersangka yaitu mantan Menteri Agama atau biasa disingkat SDA. Tetapi uniknya, dalam surat perintah dimulainya penyidikan tercantum kata 'SDA dan kawan-kawan.' 

SDA disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHPidana.

Praktik korupsi dilakukan ditengarai terjadi di berbagai lini, antara lain pengadaan penginapan, transportasi, dan katering. Selain itu, SDA juga diduga menyalahgunakan kuota Panitia Pelaksanaan Ibadah Haji serta memanipulasi Sistem Komputerisasi Haji. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:kpk,