Istri Gubernur Paparkan G to G

Istri Gubernur Paparkan G to G

Ilustrasi Foto.(Foto:Net)

Bandung - Istri Gubernur Jawa Barat Netty Heryawan memaparkan tentang konsep baru evaluasi kebijakan Goverment To Goverment (G to G) Indonesia dengan Korea Selatan (Studi Kasus Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Korea Selatan).

Ia memaparkan itu dalam sidang doktoral pascasarjana di Universitas Padjadjaran Bandung, Kamis, Ia memandang bahwa program G to G sebagai sebuah kebijakan yang bagus dalam konteks untuk memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Walaupun pada implementasinya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

"G to G ini baru dilakukan di 3 negara, di tahun 2004 dengan Korea Selatan, tahun 2006 dengan Jepang dan tahun 2008 dengan Timor Leste. Namun sebelumnya dilakukan P to P atau Private to private yang tidak menguntungkan bagi tenaga kerja kita dari tahun 1993 - 2003," katanya.

Oleh karena itu, ia mengajukan konsep baru dalam program G to G yaitu orientasi sikap yang terkait dengan target sasaran bahwa TKI ini juga tidak boleh melanggar aturan negara dimana mereka bekerja.

"Selain itu harus ada komitmen bersama yang dimaksudkan pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh TKI," katanya.

Menurut dia, hasil penelitian ini menunjukan adanya karakteristik evaluasi fokus nilai kebijakan G to G Korea Selatan-Indonesia dilatarbelakangi oleh permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja asing yang bekerja di Korea Selatan oleh perusahaan swasta (private to private) yang berdampak pada irasional biaya pengiriman tenaga kerja asing (TKA), status TKA sebagai peserta magang dan terjadi pelanggaran "overstayed." "Hasil kebijakan atau manfaat dari program G to G sebagai pemaknaan karakteristik evaluasi independensi fakta nilai dengan terjaminnya perlindungan hak TKA oleh UU Korea Selatan," katanya.

Kemudian, lanjut dia, karakteristik evaluasi orientasi masa kini dan masa lampau menunjukan implementasi program yang masih memiliki permasalahan di Indonesia (dalam proses rekruitasi, pelaksana tes bahasa Korea, proses pemanggilan, proses prelimdan proses pengiriman) maupun di Korea, yaitu perusahaan tidak lagi beroprasi, TKA mengalami gegar budaya, gangguan kesehatan dan tidak loyal lagi pada perusahaan.  Ia mengatakan, dualitas nilai menunjukan bahwa program G to G memiliki kelebihan dan kekurangan seperti untuk kelebihan G to G dapat menjamin hak TKA, peningkatan kualitas TKA dan meminimalisasi biaya.

"Sedangkan kekurangnya adanya ketidakpastian Sumber daya manusia baik sebagai pembuat kebijakan maupun sebagai implementor, kurangnya koordinasi yang menyebabkan ketidakakuratan data dan permasalahan yang dilakukan TKI serta tidak adanya interaksi antara pemilik perusahaan dengan calon pekerja," kata dia.

Dengan demikian, Netty ingin menyampaikan saran kepada stakeholder terkait untuk mulai menginisiasi program G to G ke negara lain termasuk yang sudah dilakukan ke Jepang dan Timoe Leste.

"Saya juga berharap nantinya tenaga kerja yang akan bekerja keluar negeri dapat dikawal dengan program G to G ini kqrena lebih aman, lebih terjamin dan kesejahteraan bagai tenaga kerja lebih baik," kata dia.  Disertasi istri Gubernur Jabar untuk meraih gelar Doktor Bidang Ilmu Pemerintahan itu mendapatkan hasil yudisium "sangat memuaskan" dari tim penguji seperti Prof Dr Drs H Nasrullah Nazsir MS, Prof Drs HA Djadja Saefullah, MA, PhD dan Prof Dr Drs H Asep Kartiwa, SH MS.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyambut baik desertasi dengan ide G to G ini dari istrinya tersebut.

"Dalam sisi pemerintahan, saya sebagai Gubernur Jawa Barat menyatakan masukan-masukan tersebut dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah Provinsi," kata dia.

Walaupun, lanjut Heryawan, G to G ini berkaitan dengan pemerintah Pusat kedua negara, tetapi dalam tahapan tertentu seperti proses rekrutmen berasal dari provinsi.

"Maka dari sanalah kami akan terlibat dalam memperbaiki pengiriman tenaga kerja," kata dia. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:bandung,