Cianjur Tertutup untuk Pasar Modern

Cianjur Tertutup untuk Pasar Modern

Ilustrasi.(Foto:Net)

Cianjur - Pemkab Cianjur, Jabar, menghentikan seluruh permohonan izin pasar modern atau minimarket selama tahun 2015 karena perkembangannya dianggap sulit dikendalikan serta belum diketoknya Perda RDTR oleh DPRD Cianjur.

"Pemkab akan mengevaluasi keberadaan minimarket untuk menentukan lokasi mana saja yang masih diperbolehkan berdasarkan peruntukannya," kata Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Cianjur, Endang Suhendar, di Cianjur, Minggu (1/2/2015).

Semua izin baru pasar modern dan minikarket untuk 2015 di Cianjur akan distop, sehingga tidak ada izin baru yang diproses. salah satu alasan dihentikannya seluruh perizinnan untuk pasar modern karena keberadaan minimarket yang sudah cukup menjamur.

"Bahkan keberadaanya pun sudah menjangkau ke pelosok daerah. Evaluasi akan dilakukan kembali untuk menentukan zona mana yang diperbolehkan. Kita lakukan pengkajian dulu sesuai dengan Perda RDTR, sambil menunggu Perda RDTR disahkan,  katanya.

Dia menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, investasi pasar modern dan minimarket di Cianjur terbilang cukup tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Sedangkan berkenaan dengan lokasi atau tempat, diakui pihaknya ada yang tidak sesuai dengan ketentuan karena perda RDTR-nya belum ada Cianjur. Pasalnya perda yang bisa menjadi dasar penetuan lokasi.

Sedangkan terkait pasar modern dan minimarket yang lokasinya berdekatan dengan jarak tidak lebih dari 500 meter dari minimarket lainnya, pihaknya mengakui bahwa itu menyalahi aturan.

"Kami hanya mengurus administrasinya saja. Kalau kewenangan ada ditangan bupati langsung," katanya.

Dia menuturkan, selama dihentikannya perijinan baru bagi pasar modern dan minimarket, pengawasan masih tetap akan dilakukan. Hal tersebut untuk menghindari adanya oknum dan investor nakal.

Bahkan jika ada yang membadel tidak mengantongi izin, pihaknya menegaskan tidak akan segan-segan memberikan tidakan tegas, penutupan paksa, namun selama ini pihaknya hanya memberikan rekomendasi, sedangkan eksekutor tetap Sat Pol PP. (AY)

.

Categories:Ekonomi,
Tags:budaya,