Disbudpar Cianjur akan Ambil Alih Gunung Padang

Disbudpar Cianjur akan Ambil Alih Gunung Padang

Situs Gunung Padang, Cianjur - Jawa Barat.(Foto:Net)

Cianjur - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Cianjur, Jawa Barat, berencana mengambil alih pengelolaan situs Megalitikum Gunung Padang.

"Hal tersebut dilakukan untuk lebih memaksimalkan proses pengelolaan yang selama ini dilakukan pemerintah pusat," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Cianjur, Tedi Artiawan, di Cianjur, Minggu (1/2/2015).

Dia menjelaskan, Gunung Padang merupakan aset Pemkab Cianjur, sehingga pengelolaannya harus oleh pemkab. Pihaknya segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar menyerahkan pengelolaan situs berkoordinasi dengan Badan Pelestarian Cagar Budaya.

"kami akan melakukan pemberdayaan ekonomi bagi warga lokal melalui pelatihan Sumber daya Manusia (SDM). Kita akan membantu warga setempat agar dapat membuka usaha untuk lebih meningkatkan sektor ekonomi warga sekitar situs," katanya.

Selain itu, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pariwisata Gunung Padang yang berasal dari Pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

"Pemerintah baik pusat, provinsi dan daerah sangat serius untuk melakukan penataan dan peningkatan sarana prasarana di lokasi situs, ini merupakan arahan dari Kementerian Pariwisata dan Bappeda Provinsi Jabar," katanya.

Meskipun, hingga saat ini riset Gunung Padang masih dilakukan, peningkatan terhadap sarana pariwisata tidak bisa menunggu karena berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, dalam satu bulan, Gunung Padang dapat menyedot wisatawan sebanyak 16.000 orang.

"Mau tidak mau sarana penunjang harus segera dibangun. Pembangunan budaya dan pariwisata sudah tidak bisa ditunda, sarana dan prasaran penunjang harus segera dibangun," katanya.

Dia menjelaskan, sarana dan prasarana wisata di Gunung Padang saat ini belum bisa dianggap ideal. Dia mencontohkan untuk toilet jumlah yang ada saat ini masih kurang.

Selain itu, keberadaan kios kuliner, cinderamata dan tempat ibadah jadi perhitungan yang dibutuhkan. Bahkan hingga saat ini, ungkap Tedi, pemkab belum menerima kontribusi dari sektor pariwisata di Gunung Padang.

Namun pemberdayaan ekonomi untuk warga, diakui pihaknya sudah cukup meningkat seiring kedatangan wisatawan. "Kami jelas belum bisa memunggut tanpa Perda. Sekarang masih dibahas pada Rencana induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang habis 2015," katanya.

Sementara itu, Eko Wiwid, Kordinator Sahabat Gunung Padang, mengungkapkan, pemerintah seharusnya lebih dahulu menentukan zonasi kawasan. "Dengan kata lain pemerintah jangan mendahulukan proyek penataan tapi tentukan dulu zonasi dan itu bisa dilakukan jika riset tuntas," katanya.

Sebab, lanjutnya, riset yang dilakukan saat ini bertujuan untuk menggali data dan inforamsi mengenai misteri yang terpendam di dalam Gunung Padang.

"Pemerintah daerah tidak bisa seenaknya melakukan pengembangan dan pembangunan, meskipun penelitian telah menyatakan 29 hektare kawasan situs," katanya.

Dia menambahkan, pembangunan dan pengembangan dapat dilakukan setelah ditentukan zona atau tata batas, diantaranya untuk tata wilayah kawasan zona inti, zona utama, zona penyangga dan zona pemanfaatan. (AY)

.

Categories:Daerah,
Tags:hukum,