BG Lolos Praperadilan Pertanda Preseden Buruk

BG Lolos Praperadilan Pertanda Preseden Buruk

Komjen Pol Budi Gunawan.(Foto:Net)

Jakarta - Sidang praperadilan terhadap Komjen Budi Gunawan pada Senin, 2 Februari 2015 besok bukan hanya menentukan kelanjutan penanganan kasus korupsi calon tunggal kapolri itu oleh KPK, tapi juga menyangkut citra penegakan hukum di Indonesia.

Mochamad Ainul Yaqin dari YLBHI menyebut, permohonan praperadilan Budi Gunawan secara prinsip tak berdasar, karena tidak termasuk dalam objek kewenangan praperadilan. Jika diloloskan jelas akan menjadi preseden buruk. "Sebuah preseden buruk, karena akan ada hal serupa jika ini bergulir terus," kata Ainul, Minggu (1/2). 
 
Sementara Direktur Advokasi dan Kampanye YLBHI, Bahrein mengatakan, selama ini praperadilan ditempuh lembaga bantuan hukum untuk membantu masyarakat.

Namun, upaya praperadilan sering dikandaskan oleh polisi dengan melakukan percepatan pokok perkara agar praperadilan tidak sempat berjalan. "Kini malah polisi yang menggunakan, tapi aneh objeknya tidak punya dasar di praperadilan," kata Bahrein.

Ia menyerukan,Jokowi agar mengambil langkah tegas untuk menghindari preseden buruk dan meredam kegaduhan sosial. "Jokowi harus ambil sikap. Ini titik poin penting Jokowi," tegasnya.

Banyak pihak khawatir jika praperadilan yang tampak dipaksakan, adalah bagian dari skenario yang didesain untuk menghentikan penuntasan kasus korupsi Budi Gunawan, serta memuluskan pelantikannya sebagai kapolri.

Satu keprihatinan utama, adalah penunjukan hakim bermasalah untuk sidang praperadilan Budi Gunawan, yaitu Saprin Rizaldi. "Ada delapan kali pengaduan ke Komisi Yudisial terhadap Saprin Rizaldi. Catatannya bermasalah," kata Guru Besar UGM Denny Indrayana. (Jr.)**
.

Categories:Politik,
Tags:kpk,