APBD-P Belum Disahkan, Rp 1,6 Triliun Mubazir

APBD-P Belum Disahkan, Rp 1,6 Triliun Mubazir

APBD-P Belum Disahkan, Rp 1,6 Triliun Mubazir

Bandung - Sedikitnya Rp 1,6 triliun APBD Jawa Barat terancam tidak terpakai pada 2014 ini. Tak hanya itu banyak program pembangunan di Jabar tahun ini batal dilaksanakan. Hal itu karena DPRD Jawa Barat belum mengesahkan APBD-Perubahan 2014, lantaran hingga akhir September ini DPRD Jabar periode 2014-2019 masih belum mempunyai alat kelengkapan dewan (AKD). Surat permohonan petunjuk kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pun tak kunjung dibalas.

Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jabar Sri Mulyono mengatakan,  pihaknya masih kebingungan karena belum bisa mencairkan dana APBD Perubahan. Pihaknya belum memiliki payung hukum tetap terkait pencairan APBD Perubahan itu. "Kalau tidak bisa, kami akan jalan tanpa APBD Perubahan," tutur Sri kepada wartawan di Gedung Sate Kota Bandung, Selasa (30/9/2014).
 
Dia mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni Jawa Barat pada 2014 ini sekitar Rp 16 triliun. Biasanya pada APBD Perubahan ada kenaikan 10 persen dari sisa lelang APBD murni. Artinya, Jawa Barat terancam tidak bisa menggunakan anggaran sekitar Rp 1,6 triliun.

"Di APBD-P biasanya ada kenaikan volume 10 persen dari sisa lelang di murni, juga over target pendapatan," katanya. Meski begitu, pihaknya masih mempunyai kesempatan mempergunakan dana itu. Kondisi serupa pernah terjadi pada 2009 lalu, tetapi pembangunan dapat dilanjutkan dengan keluarnya surat edaran Mendagri bahwa APBD bisa dicairkan sebelum AKD DPRD Jabar terbentuk.

Terhambatnya pengesahan APBD-P 2014 ini diakibatkan peralihan periode anggota DPRD Jabar baru dari 2009-2014 ke 2014-2019. Padahal, anggota DPRD sebelumnya sudah menyetujui APBD-P 2014. "Makanya satu-satunya jalan keluar ada di SE Mendagri, karena APBD-P dibutuhkan untuk mendanai proses pengadaan barang dan jasa, serta kebutuhan tetap," kata dia. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,