Proses Hukum BW oleh Bareskrim Banyak Keanehan

Proses Hukum BW oleh Bareskrim Banyak Keanehan

Bambang Widjojanto didampingi pengacaranya Nursyahbani Katjasungkana Saat di Gedung Mabes Polri.(Foto:Net)

Jakarta - Sedikitnya ada dua hal penting dari pemeriksaan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri. 

"Ada keanehan yang kita temukan berkaitan dengan pencabutan para saksi di MK (Mahkamah Konstitusi) di hadapan notaris, yang membatalkan kesaksian di MK," kata Kuasa Hukum Bambang Widjojanto, Nursyahbani Katjasungkana seusai pemeriksaan BW di Bareskrim Polri Jakarta, Selasa (3/2).

Menurut Nursyahbani, seharusnya saksi-saksi yang mencabut kesaksian di MK yang dituntut, bukan malah BW yang dituntut. Hal itu adalah sebuah keanehan. "Empat saksi yang cabut kesaksiannya di pengadilan itu yang harusnya dituntut. Ini sungguh aneh,"‎ tegas Nursyahbani.

Hal penting lainnya, lanjut Nursyahbani dalam pemeriksaan terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Dalam pemeriksaan ini, seluruh pertanyaan penyidik kepada BW dilontarkan berkaitan dengan profesi BW pada tahun 2010 sebagai advokat.

"Dalam UU Advokat disebutkan, advokat tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata ketika membela kliennya di pengadilan," ujar Nusryahbani.

Ia menambahkan, pihaknya juga menyesalkan terhadap pemeriksaan oleh Bareskrim.Kuasa hukum BW tidak mendapatkan turunan dari berita acara pemeriksaan (BAP). "Meski berjalan baik tentu ada perbedaan. Tidak seperti pemeriksana lalu, kami bisa dapatkan turunan dari BAP, kali ini tidak harus tunggu sampai proses penyidikan selesai," kata Nursyahbani.

Penyidik telah menetapkan Bambang Widjojanto sebagai tersangka atas dugaan kasus mengarahkan, atau menyuruh memberi keterangan palsu tehadap saksi-saksi dalam sidang perselisihan sengketa Pilkada Kotawaringin, Kalteng, di Mahkamah Konstitusi (MK) 2010 silam.

BW dilaporkan Sugianto Sabran yang merupakan calon Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang pernah berperkara di MK soal sengketa pilkada pada tahun 2010. Saat ini, Sugianto menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP. (Jr.)**
.

Categories:Politik,
Tags:politik,

terkait

    Tidak ada artikel terkait