Polda Jatim Sita 60 Ton Pupuk Bersubsidi

Polda Jatim Sita 60 Ton Pupuk Bersubsidi

Ilustrasi Foto.(Foto:Net)

Surabaya- Ditreskrimsus Polda Jatim telah menyita 60 ton pupuk bersubsidi jenis ZA dan Petroganik yang dikemas dalam 680 zak/karung dari gudang milik tersangka SR di Kabupaten Malang.

"Kasus penimbunan itu kami ungkap pada Agustus 2014, lalu kami periksa 60 saksi di Kabupaten dan Kota Malang serta Kabupaten Pasuruan," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono di Surabaya, Kamis (5/2/2015).

Didampingi Wadireskrimsus Polda Jatim AKBP Anom Wibowo dan Kasubdit Tipiter AKBP Maruli Siahaan, ia menjelaskan tersangka SR melakukan penimbunan untuk kepentingan pribadi guna memupuk perkebunan tebu miliknya seluas 140 hektare.

"Tapi, dia mengatasnamakan 60 petani dari Malang dan Pasuruan sebagai anggota kelompok tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dari sebuah koperasi di pabrik gula di Malang," katanya.

Menurut dia, hal itu dilakukan tersangka sejak tahun 1990 dengan mendapatkan 60-70 ton pupuk dalam setiap semester (enam bulan) yang disimpan di gudangnya untuk kepentingan pribadi.

"Puluhan petani yang diatasnamakan tersangka itu tidak pernah mendapatkan jatah pupuk bersubsidi dari tersangka, karena dipakai sendiri, kecuali iming-iming sedikit uang untuk surat pengurusan pupuk bersubsidi ke koperasi," katanya.

Selain pelanggaran pidana penimbunan pupuk bersubsidi, tersangka juga melanggar Permentan 122/SR/130/XI/2013 tentang pupuk bersubsidi yang hanya diperuntukkan pemilik lahan seluas maksimal 2 hektare.

"Kalau lebih dari itu berarti tidak boleh, apalagi tersangka memiliki lahan seluas 140 hektare, tentu tidak berhak dan berarti tersangka tidak mengantongi izin untuk mendapatkan pupuk bersubsidi," katanya.

Padahal, katanya, selisih harga pupuk bersubsidi dan tidak bersubsidi cukup jauh yakni Rp1.450/kilogram (pupuk bersubsidi) dan Rp4.700/kilogram (pupuk tidak bersubsidi).

"Kalau tersangka mendapatkan selisih harga sebesar Rp3.250, maka kalau 60 ton ya tinggal dikalikan dengan 60.000 kilogram, sehingga menjadi Rp195 juta untuk setiap semester atau Rp9,36 miliar selama kurun 1990-2014," katanya.

Tidak hanya itu, tersangka juga melakukan pemalsuan dokumen, karena kelompok tani yang diatasnamakan itu terbukti fiktif. Tersangka tidak memiliki Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) pupuk bersubsidi.

Untuk itu, penyidik menjerat tersangka dengan pasal-pasal di dalam UU Darurat 7/1955 dan UU 18/2004 tentang Perkebunan. Ancaman hukumannnya maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp2 miliar.

"Sejak kami ungkap pada Agustus 2014, kasus itu kini sudah P-21 (dinyatakan sempurna oleh kejaksaan)," katanya. (AY)

.

Categories:Nasional,
Tags:,