Bappeda Bantah Ada Calo Program

Bappeda Bantah Ada Calo Program

Ilustrasi Foto.(Foto:Net)

Bandung - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Jabar Denny Juanda membantah ada sejumlah pihak yang menjadi calo dalam program sanitasi yang dianggarkan pada APBD Jabar sebesar Rp611 miliar.

"Saya sering baca beredar kabar ada konsultan, itu tidak ada konsultan atau calo liar. Kami tegaskan tidak ada. Mungkin itu inisiatif pihak tertentu," kata Denny Juanda di Bandung, Kamis (5/2/2015)

Ia menuturkan, anggaran sanitasi tersebut langsung diserahkan kepada kabupaten/kota dan yang menjadi konsultannya tersebut bupati atau wali kota.

"Jadi konsultannya langsung oleh bupati atau wali kota, kalau sekarang ada yang mengangu atau konsultan mengatasnamakan provinsi, itu kami tegaskan lagi tidak ada," kata dia Pihaknya menargetkan dalam tiga tahun ke depan atau tahun 2018 program sanitasi di Jawa Barat bisa selesai 100 persen.

"Makanya kemarin ketika diundang Komisi V DPRD Jabar. Mereka tanya kok uangnya besar sekali. Saya bilang, saya malah butuh uang lebih besar dari ini yang diajukan. Jadi akhirnya disepakati," kata dia.

Oleh karenanya itu, lanjut Denny, saat ini yang menjadi pekerja besar dalam program sanitasi ini adalah menentukan titik pembangunannya.

"Kalau desa sudah ditetapkan, nah tinggal titik, itu diserahkan ke daerah. Saya juga telah menyampaikan ke Komisi V, saya minta pengawasan antar parlemen di tingkat kabupaten/kota," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung meminta agar seluruh kepala desa di seluruh Jabar berhati-hati karena program sanitasi yang dibuat Pemprov Jabar, dimanfaatkan calo dan konsultan tak jelas.

"Untuk saat ini sudah ada klaim dari orang-orang yang menawarkan jasa ke desa-desa yang mendapat bantuan sanitasi. Mereka, mengaku sebagai konsultan. Oknum tersebut, menawarkan kepengurusan untuk bantuan sanitasi dari Pemprov Jabar,"kata Yomanius Untung.

Ia mengatakan, modus yang dilakukan para calo tersebut adalah mereka mengaku berasal dari sebuah konsultan tertentu.

"Kemudian mereka mendatangi kepala desa dan menyatakan bahwa desa tersebut akan mendapatkan bantuan sanitasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka juga mengaku bisa memuluskan bantuan tersebut dengan meminta imbalan tertentu," kata dia. (AY)

.

Categories:Nasional,
Tags:kriminal,