Pajak Perorangan Bisnis Waralaba Tak Masuk Kas Daerah

Pajak Perorangan Bisnis Waralaba Tak Masuk Kas Daerah

Ilustrasi Foto.(Foto:Net)

Padalarang - Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengungkapkan bahwa seluruh pengusaha bisnis waralaba terkait pajak penghasilan perorangannya tidak masuk ke kas daerah Pemerintah KBB, Jabar.


"Hampir 100 persen pengusaha waralaba yang mendirikan usaha di Bandung Barat, pajak penghasilan perseorangannya tidak masuk kas daerah," kata Ketua Komisi III DPRD KBB Tatang Gunawan kepada wartawan, Kamis (5/2/2015).

Ia menjelaskan, pajak yang tidak terserap itu karena para pengusahanya berdomisili di luar KBB dan tidak membuat KTP sementara sehingga tidak dapat dipungut wajib pajaknya.

Pajak penghasilan perseorangannya, kata dia, justru masuk ke kas pemerintah daerah lain atau sesuai domisili pengusaha waralaba tersebut.

"Misalnya pengusaha domisilinya di Jakarta, lalu membuka usaha di Bandung Barat, secara otomatis pajak perorangannya masuk ke kas daerah Jakarta," katanya.

Ia mengatakan, Komisi III tentu mendesak Pemerintah KBB untuk bertindak tegas agar keberadaan waralaba dapat menguntungkan atau memberi masukan pendapatan ke KBB.

Menurut dia, agar dapat menyerap pajak perseorangan yakni dengan mengharuskan pengusaha luar KBB membuat KTP sementara sebagai warga KBB sehingga dapat ditarik pajaknya.

"Harus membuat KTP sementara menjadi warga KBB supaya pajaknya juga masuk ke kas Pemda Bandung Barat, aturannya seperti itu," katanya.

Ia menyebutkan, bisnis waralaba di KBB seperti minimarket hampir menyeluruh di seluruh kecamatan dengan pengusahanya bukan berkependudukan KBB.

Selain minimarket, kata dia, beberapa bangunan seperti pabrik juga pengusahanya bukan warga KBB sehingga pajak perorangannya tidak dapat masuk ke kas daerah.

"Mereka para pemilik pabrik maupun gudang, disininya hanya mengontrak dalam waktu jangka panjang, pemiliknya diam diluar," katanya. (AY)
.

Categories:Bandung,
Tags:ekonomi,