Bom Waktu Kedua Menanti Jokowi

Bom Waktu Kedua Menanti Jokowi

MPI meminta supaya Presiden benar benar jeli dan menyerap informasi seluas luasnya perihal seleksi dirjen pajak ini.(Dudung)

Jakarta-Carut marutnya persoalan pemilihan Budi Gunawan sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi, rupanya menenggelamkan persoalan bom waktu lainnya yang potensial akan kembali mencoreng muka Presiden RI, dan memperkokoh persepsi publik bahwa Jokowi adalah seorang Presiden yang tidak pro pemberantasan korupsi.

"Persoalan bom waktu tersebut adalah Seleksi Dirjen Pajak. Seperti banyak diberitakan bahwa meskipun banyak elemen masyarakat yang memprotes, pansel,   Menkeu Bambang Brojonegoro tetap mempromosikan Sigit Priadi sebagai peserta seleksi yang terpilih," ucap Bakas, saat orator di atas mobil yang mengaku dari massa  Masyarakat Peduli Indonesia (MPI), Jumat (6/2/2015).

Menurutnya, pihaknya  tak habis pikir mengapa Sigit tetap terpilih, padahal sudah jelas, Sigit itu pernah dimintai keterangan (saksi)  untuk kasus persekongkolan rekayasa NJOP saat jadi Kakanwil Pajak di Banten.

"Coba cek di Kejati Banten dan dugaan rekening gendut, keterkaitannya dalam kasus rekayasa NJOP saat jadi Kakanwil Pajak Banten di  tahun 2011. Dan  saat itu pula data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) menyebut, total harta Sigit Priadi  Rp 21 milliar, total kekayaan sigit bertambah Rp 8 miliar pada kurun waktu dua tahun Rp 13 miliar. Di samping itu,  uang  dolar dan aset yang dimiliki  di beberapa titik di Jakarta dan Jawa Barat perlu dipertanyakan, apalagi Sigit Priadi basic karirnya di PBB Pajak Bumi dan Bangunan," ungkap Bakas.

MPI meminta supaya Presiden benar-benar jeli dan menyerap informasi seluas-luasnya perihal seleksi dirjen pajak ini.  Jangan hanya dengar karena Menteri Keuangan mengatakan bahwa pembengkakan kekayaan Sigit yang spektakuler itu karena dapat warisan, terus prcaya begitu saja.

"Jangan sampai Presiden terus dijerumuskan anak pembantunya. Cobalah kaitkan, tahun kapan pembengkakan kekayaan itu terjadi, kaitkan dengan kasus-kasus yang saat itu melibatkan dirinya, meskipun hanya sebatas saksi di perkara yang merugikan negara," terang Bakas.

Ia mengatakan, kalau Presiden memilih calon yang salah, maka persoalan dirjen pajak ini akan menjadi bom waktu yang kembali akan membelenggu kinerja pemerintahan dan menurunkan kepercayaan publik pada level yang semakin drastis.

"Kalau rakyat sudah tidak percaya lagi sama pejabat dirjen pajak, akan repot akibatnya, Bagaimana kalau nanti rakyat yang sudah muak akan membuat gerakan Boikot Anti Bayar Pajak! Saya tak bisa membayangkan negara ini akan jadi bagaimana?" pungkas Bakas Manyata di depan gedung KPK. (AY)

.

Categories:Politik,
Tags:jokowi,