Mantan Wartawan Jadi Saksi Sidang Ade Swara

Mantan Wartawan Jadi Saksi Sidang Ade Swara

Ilustrasi.(Foto:Net)

Bandung - Mantan wartawan lokal di Kabupaten Karawang Sholehudin menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang bupati nonaktif Ade Swara dan isterinya Nurlatifah.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Djoko Indiarto SH, di Pengadilan Tipikor Jabar, Bandung, Selasa (10/2/2015) Sholehudin menyatakan saat aktif mengurus surat permohonan pemanfaatan ruang (SPPR) beberapa perusahaan, dirinya sudah berhenti dari status wartawan.

Ia menjadi wartawan sejak tahun 2009-2013. Selama kurun waktu menjadi wartawan, ia mengaku beberapa kali menulis berita tentang permasalahan SPPR di Karawang. Bahkan setelah menulis berita SPPR, dirinya sempat dipanggil mantan Bupati Karawang Dadang S Muhtar.

"Saat itu saya masih jadi wartawan dan menulis tentang sulit dan mahalnya biaya SPPR. Kemudian mantan bupati itu meminta saya untuk mewawancarai Khadijah, salah seorang yang dinilai kompeten berkomentar terkait mahal dan sulitnya SPPR," kata dia.

Dalam persidangan itu terungkap, biaya mengurus SPPR di Karawang bernilai puluhan hingga ratusan juta. Uang tersebut tidak masuk ke kas daerah, tetapi masuk ke kantong pribadi pejabat dan orang-orang tertentu. Sedangkan dalam ketentuan yang berlaku, pengurusan SPPR itu tidak dipungut biaya alias gratis, Sholehudin mengaku beberapa kali sempat memberikan uang puluhan hingga ratusan juta rupiah kepada Adi Firmansyah, ajudan bupati nonaktif Ade Swara, saat sedang mengurus SPPR di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

"Saat mengurus SPPR untuk PT Singgasana Maju Sukses, saya menyerahkan uang cash kepada Adi (ajudan Ade swara) sebesar Rp60 juta," kata dia.

Uang tersebut dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, dan diserahkan langsung kepada Adi di sisi jalan Syeh Quro Karawang. Selain itu, Soleh juga mengaku pernah memberikan cek senilai Rp100 juta saat dirinya mengurus SPPR untuk PT Heren.

Ia mengatakan, para pelaku jasa perizinan di Karawang sudah mengetahui cukup banyaknya uang yang harus dikeluarkan saat hendak mengurus perizinan.

Jika pemohon SPPR tidak memberikan uang ke pihak pemda, SPPR akan sulit diterima. Dengan begitu, penyerahan uang itu dilakukan agar proses pengurusan SPPR berjalan mulus.

"Saya beberapa kali mengurus SPPR. Terbukti, setelah saya menyerahkan uang ke pihak pemda melalui ajudan bupati nonaktif, sehari berikutnya SPPR langsung saya terima," kata dia.

Meski demikian, Sholehudin mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah Adi menyerahkan uang pengurusan SPPR bernilai puluhan hingga ratusan juta itu kepada bupati nonaktif atau tidak.

"Pastinya saat sebelum menyerahkan uang, ajudan bupati itu selalu mengatakan akan berkoordinasi kepada bupati," kata dia.

Tim pengacara Ade Swara dan Nurlatifah mempertanyakan sikap Sholehudin yang tidak mengingatkan tentang kekeliruan dalam mengurus SPPR, padahal dirinya sebagai mantan wartawan. Tetapi justru ia mencari untung dengan "bermain" proses SPPR setelah mengundurkan diri dari status wartawan.

Sementara itu, menjelang akhir pemeriksaan, Sholehudin diingatkan Ketua Majelis Hakim Djoko Indiarto SH agar tidak memberikan uang dalam mengurus SPPR. Sebab dalam ketentuannya pengurusan SPPR itu tidak dipungut biaya.

"Bekerja di biro jasa (perizinan) sah-sah saja. Tetapi jangan memberi uang ke sana-sini untuk memuluskan proses perizinan," katanya.

Ade Swara dan Nurlatifah terlibat kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, karena diduga memeras PT Tatar Kertabumi, investor yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan ruang untuk membangun sebuah Mal di Karawang.

Dalam kasus itu, kedua terdakwa dijerat Pasal 12 huruf e UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kedua terdakwa juga dijerat dengan Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana junto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.(AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:bandung,