Johan Budi & Chandra Hamzah Dilaporkan ke Bareskrim

Johan Budi & Chandra Hamzah Dilaporkan ke Bareskrim

johan budi dan chandra hamzah

Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra M Hamzah dan Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi Sapto Prabowo dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat Government Against Corruption and Discrimination (LSM GACD) ke Bareskrim Mabes Polri.
 
Ketua GACD Andar Situmorang menjelaskan, laporan itu dibuat atas dasar pertemuan yang pernah dilakukan keduanya bersama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Diketahui, Nazaruddin saat itu menjadi pihak yang berperkara di KPK.
 
"Para terlapor mengaku di media sudah lima kali bertemu Nazaruddin, ini yang dulu. Lalu sudah diproses etik juga di KPK, tapi ini masuk juga ke dalam pidana jadi saya laporkan," ujar Andar di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/2).
 
Menurut Andar, kasus ini sudah pernah dilaporkannya pada 8 Agustus 2011 ke KPK. Namun, KPK enggan memproses kasus ini, sehingga ia melaporkannya ke Bareskrim Polri.
 
"Dulu saya sudah lapor KPK tapi dipeti-es kan sama AS (Abraham Samad). Sekarang saya laporkan lagi ke Bareskrim. Biar rakyat Indonesia tahu kalau KPK tidak profesional, itulah keadaannya. Ya mari kita perbaiki," tegasnya.
 
Andar juga membawa bukti laporan berupa kliping pemberitaan beberapa media soal pertemuan Johan dan Chandra dengan Nazaruddin ,untuk melengkapi berkas pelaporan. Pertemuan itu, dilakukan sebanyak lima kali dalam kurun waktu 2008-2010.
 
Beberapa kali pertemuan dilakukan di rumah Nazaruddin di kantor KPK, dan juga di sebuah restoran. Dalam pertemuan itu, mereka membicarakan soal kasus yang ditangani KPK, seperti perkara korupsi baju Hansip dan korupsi buku dana pendidikan.
 
"Chandra mengakui sudah empat kali ketemu Nazar. Johan Budi ikut makan-makan sama Nazar. Dalam pertemuan keempat, Nazar menyerahkan uang 800 dolar AS kepada Chandra, tapi dibantah Chandra," katanya.
 
Dalam laporan dengan nomor TBL/96/II/2015/Bareskrim Mabes Polri itu, Chandra dan Johan terancam dipidanakan dengan Pasal 421 KUHP juncto Pasal 36, Pasal 37 dengan ancaman hukuman terdapat dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:kpk,