Tercium Agenda Membumihanguskan KPK

Tercium Agenda Membumihanguskan KPK

ilustrasi (RZL)

Jakarta -  Berbagai kalangan meminta Presiden Jokowi tidak bingung dalam mengam­bil keputusan, dalam menyelesaikan kisruh Polri dan KPK. Jokowi harus mendorong reformasi Polri, sekaligus mendukung agenda pemberantasan korupsi.

Menurut Direktur Advokasi dan Kampanye Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bahrain menyarankan, sebagai langkah nyata, Jokowi membatalkan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri dan menghentikan upaya pelemahan KPK. 

"Jokowi tidak perlu bingung, jika berpihak kepada rakyat dan KPK. Opsi yang harus diambil cukup membatalkan lalu men­calonkan nama Kapolri yang baru," kata Bahrain di Jakarta.

Ia mengatakan, ada beberapa efek yang terjadi jika Jokowi tetap melantik calon Kapolri yang sudah berstatus tersangka korupsi. "Pemakzulan juga dapat terjadi karena presiden melakukan perbuatan tercela. Tindakan Jokowi melantik ter­sangka korupsi sebagai Kapolri, dapat ditafsirkan sebagai per­buatan tercela dan membuka pemakzulan di DPR," jelasnya. 

Pelantikan pejabat yang merupakan tersangka ko­rupsi itu juga akan kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi. "Sebagian pihak melihat sosok BG sebagai Kapolri bukan sebatas tersangka korupsi. Maka jika BG dilantik, Jokowi akan membiarkan upaya pelemahan terhadap KPK," ujarnya. 

Publik, lanjutnya  ten­gah menunggu langkah Presiden Jokowi dalam mendukung cita-cita reformasi. "Ini ujian per­tama pemerintahan Jokowi-JK, publik bisa melihat apakah dia bisa lulus ujian apa tidak," tegasnya.

Sementara Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, kekisruhan antara KPK dan Polri telah melemahkan pem­berantasan korupsi di Indonesia. "Yang menyedihkan adalah kriminalisasi, kami melihat ini bukan sekadar mengkriminal­isasikan petinggi KPK, tapi sudah pada agenda membu­mihanguskan KPK," katanya.

Menurut Dahnil, inti pe­nyelesaian kekisruhan ini ada pada Jokowi. Pasalnya, pangkal kekisruhan ini adalah ketidakcer­matan presiden mengangkat BG sebagai calon tunggal Kapolri. Padahal, saat itu presiden sudah mengetahui bahwa BG memiliki catatan merah di KPK. "Pusat masalahnya ada di Jokowi dan ini harus diselesaikan oleh Jokowi," tegasnya. 

Momentum ini,katanya harus dimanfaatkan Jokowi un­tuk membuktikan komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi. "Jika Jokowi tetap me­maksakan pelantikan Komjen BG jadi Kapolri, Jokowi telah batal menjadi pemimpin agenda pemberantasan korupsi di Indonesia," katanya.

Dahnil mengaku heran atas adanya argumentasi dari kalangan politisi yang menuntut tersangka korupsi tetap dilan­tik, dan menyatakan menjadi Kapolri adalah hak BG. 

Senada dengan pakar hukum tata negara, Refli Harun yang mengatakan saat ini ada kekeliruan publik melihat pelantikan BG sebagai Kapolri adalah hak dari yang bersang­kutan. "Jabatan itu juga punya dimensi kepercayaan publik, ba­gaimana bisa orang bermasalah yang diangkat menjadi pejabat lalu dipercaya oleh publik," tandasnya.

Refli mengaku kecewa karena Jokowi menunda-nunda penyelesaian kisruh KPK dan Polri, dengan tidak membatalkan pencalonan Komjen BG. "Kita minta Presiden jangan menunda-nunda tapi dia malah ke luar negeri. Kalau Jokowi bisa menun­juk calon Kapolri yang tidak bermasalah ini akan selesaikan masalah di internal Kepolisian dan merestorasi hubungan dengan KPK," sebutnya.

Oleh karena itu, beberapa kalangan mem­inta Jokowi bertindak cepat. Mereka lantas menyebut ketika memutuskan kenaikan harga BBM, Jokowi bisa bergerak cepat, bahkan tanpa izin dari DPR. Padahal, dampak kebi­jakan itu sangat besar bagi rakyat. Namun untuk urusan calon Kapolri mengapa berlarut-larut hingga nyaris satu bulan. (Jr.)**
.

Categories:Infotech,
Tags:kpk,