Kubu Agung Tuding Munas Bali Intimidasi Anggota

Kubu Agung Tuding Munas Bali Intimidasi Anggota

Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta, Agung Lakosno.(Foto:Net)

Jakarta - Partai Golkar versi Munas Jakarta yang diketuai Agung Laksono menuding Ketua Umum versi Munas Bali Aburizal Bakrie melakukan intimidasi kepada seluruh peserta Munas Bali agar terpilih menjadi ketua umum.

"Intimidasi dilakukan pada seluruh peserta Munas Bali. Itu tentu melawan asas demokrasi karena peserta tidak mendapat hak semestinya. Cacat prosedural dan substansial juga," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta Yorrys Raweyai dalam Sidang Mahkamah Partai di Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Ia mengatakan Munas Bali telah direkayasa agar calon ketua lain mengundurkan diri, selain itu peserta tidak diberi penjelasan dan dipaksa menyetujui Aburizal menjadi ketua umum secara aklamasi.

Berdasar hal tersebut, Yorrys meminta Mahkamah Partai yang dipimpin oleh Muladi membubarkan kepengurusan hasil Munas Bali dan mengesahkan kepengurusan Munas Jakarta.

Secara keseluruhan, kubu Agung sebagai pihak pemohon mengajukan delapan petitum atau permohonan kepada mahkamah partai, yakni menerima permohonan seluruhnya, menyatakan Pleno 25 November yang bersifat kolektif adalah sah, keputusan 376/DPP/Golkar/2014 yang menerbitkan penyelenggara munas tidak sah, menyatakan Munas Bali tidak sah, menyatakan kepengurusan DPP Munas Bali yang diterbitkan termohon tidak sah, penyelenggarakan Munas tanggal 6-8 Desember adalah sah, posisi DPP Golkar yang diterbitkan pemohon nomor kep 001 DPP Golkar 2015 adalah sah dan yang terakhir, jika Mahkamah Partai berpandangan lain maka akan mengambil keputusan seadil-adilnya.

Sidang tersebut akan dilanjutkan pada Rabu (18/2). Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi meminta pihak pemohon, yakni kubu Agung Laksono mengumpulkan bukti dan membawa saksi dalam sidang selanjutnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie mengatakan pihaknya menggugat Agung Laksono melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ingin menegaskan bahwa Munas Bali sah dengan semua keputusan di dalamnya.

"(Menggugat di pengadilan) mengenai poin-poin bahwa yang sah itu (Munas) di Bali," kata ARB.

Menurut dia, proses perundingan bisa berjalan bersama-sama dengan gugatan yang sudah dimasukkannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Islah, ujar dia, bisa terjadi setelah proses pengadilan menghasilkan keputusan.

ARB juga meyakini pemerintah akan mendukung keputusan pengadilan untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan di Partai Golkar. (AY)

.

Categories:Politik,
Tags:politik,