Pertimbangkan Lagi Penghapusan PBB

Pertimbangkan Lagi Penghapusan PBB

Ilustrasi.(Foto:Net)

Bandung - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat Sunatra meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali rencana Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan yang akan menghapus PBB untuk rumah hunian/tinggal menengah ke bawah.

"Dihapus sama sekali PBB, maka PAD di kabupaten/kota akan terkoreksi signifikan bagi pembiayaan pembangunan, terutama pembangunan desa dan bagi rakyat bentuk partisipasi bagi pembangunan akan tidak ada," kata Sunatra, di Gedung DPRD Jabar Kota Bandung, Kamis (12/2/2015).

Ia menuturkan, selama ini pajak bumi dan bangunan (PBB) disalurkan ke desa sebanyak 80 persen dan jika dihapuskan maka ini akan membuat koreksi pada APBD kabupaten/kota di Indonesia.

"Maka hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan di daerah tersebut," kata dia.

Sebagai contohnya, menurut dia, jika PBB jadi dihapuskan maka Kabupaten Bandung bisa kehilangan pendapatan asli daerah sebanyak Rp70 miliar.

"Saya malah mengusulkan jangan dihapus PBB tapi pemerintah menurunkan nilai jual objek pajak (NJOP)," kata dia.

"Lima kota besar Indonesia, salah satunya Bandung. Sebanyak 2/3 tanahnya sudah dikuasi golongan tertentu. Kami meminta menteri membenahi masalah tanah itu. Kalau sudah dikuasi golongan tertentu, maka warganya ke mana dapat hak tanah," ujar dia.

Selain itu, ia menilai, pembayaran PBB merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk negara, sehingga hal ini sudah menjadi keharusan. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:bbm,