Rapat Pleno BKSP Tetapkan Enam Rumusan

Rapat Pleno BKSP Tetapkan Enam Rumusan

Rapat pleno BKSP tetapkan enam rumusan (Foto: Han)

Bandung - Rapat pleno BKSP Jabodetabekjur yang digelar di Grand Ballroom Amartapura Hotel Grand Royal Panghegar, Bandung, Kamis (2/10/2014) menetapkan enam poin (rumusan) kerja sama. 

Pantauan CikalNews.com, ke-6 rumusan kerja sama yang disampaikan oleh Sekretaris BKSP Jabodetabekjur, Asep Sukarno tersebut di antaranya; Pertama, kerja sama penanganan banjir dengan pendekatan secara struktural dan nonstruktural. Ini terkait dengan permasalahan banjir yang terjadi hampir di semua wilayah Jabodetabekjur.

Kedua, kerja sama penanganan kemacetan lalu lintas. Pada tahun 2012, telah dilakukan kerja sama perluasan jalur bus TransJakarta koridor pertama antara DKI Jakarta dan Kota Bekasi. Tahun 2014 ini akan dilakukan perluasan jalur dari DKI Jakarta menuju Kota Bogor dengan memanfaatkan ruang milik Jalan Tol Jagorawi. Selain itu, telah dilaksanakan penyiapan bahan koordinasi mengenai upaya kerja sama pengelolaan angkutan perbatasan terintegrasi busway atau ABTB yang saat ini sudah beroperasi.

Ketiga, kerja sama ketahanan pangan. Sekretariat BKSP sudah menyiapkan bahan koordinasi mengenai kerja sama pembangunan pusat distribusi agrobisnis di kawasan Jabodetabekjur, yang dibahas dan ditetapkan pada rapat pleno ini.

Keempat, kerja sama bidang kesehatan terutama mengenai pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penurunan angka kematian ibu dan anak. Hal ini terkait dengan pencapaian Indonesia dalam Millennium Development Goals (MDGs).

Kelima, kerja sama pembangunan infrastuktur di perbatasan. Hal ini menyangkut ketersediaan jembatan penyeberangan di atas Sungai Ciliwung untuk memfasilitasi aktivitas masyarakat. Selama ini, masyarakat masih menggunakan getek untuk menyeberang kali Ciliwung ini.

Keenam, pengaturan komposisi pengisian jabatan struktural Sekretariat BKSP Jabodetabekjur, sebagai pelaksana operasional kerja sama pembangunan di kawasan Jabodetabekjur. Selama ini, pengaturan tentang jabatan struktural BKSP diatur dalam Permendagri No. 6 Tahun 2006. Namun masalah komposisi pengisi jabatan ini belum memiliki payung hukum yang jelas. 

Terkait dengan komposisi pengisi jabatan ini, PLT Gubernur Banten, Rano Karno, mengajukan permohonan penambahan jumlah staf eselon IV dari Provinsi Banten untuk masuk ke jajaran sekretariat BKSP. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:nasional,