TPID Berhasil Tekan Harga Komoditas

TPID Berhasil Tekan Harga Komoditas

ilustrasi

Bandung- Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Barat bernafas lega setelah bisa melakukan upaya menekan kenaikan harga-harga di provinsi ini.


Pengawalan intensif terhadap komoditas pengeluaran yang berpengaruh terhadap inflasi daerah ini efektif dan Peovinsi Jawa Barat berhasil menekan inflasi 2014 (yoy) 7,41 persen.

"Inflasi Jabar tahun 2014 (yoy) 7,41 persen di bawah inflasi nasional yang menembus 8,36 persen," kata Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Barat Ferry Sofyan Arief.

Padahal pada tahun 2013 inflasi Jabar menyentuh 9,15 persen di atas inflasi nasional sebesar 8,38 persen. Optimalisasi peran TPID di daerah sangat mendukung, terutama dalam melakukan koordinasi penanganan sektor penyumbang inflasi.

Jawa Barat sebagai kawasan penyangga ibu kota Jakarta dan berpenduduk terbesar di Indonesia, mencapai 45 juta jiwa, memiliki karakter distribusi barang dan produksi pangan yang unik.

"TPID Jabar bersama seluruh kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan koordinasi, semuanya bergerak memantau gejala pasar serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah," kata Ferry yang juga Kepala Dinas Industri dan Perdagangan (Indag) Jawa Barat.

Pemantauan inflasi di Jabar dilakukan di tujuh kota, yakni Bekasi, Sukabumi, Cirebon, Tasikmalaya, Bogor, Bandung dan Depok.

"Tekanan inflasi dari kelompok administered prices dan volatile foods menurun. Sumbangan inflasi tahunan pada 2014 dari administered prices sebesar 2,69 persen dan dari volatile foods sebesar 1,59 persen," katanya.

Sedangkan pada tahun 2015, Jabar menargetkan inflasi dalam kisaran plus minus 4 persen. Sedangkan pada Januari 2015 Jabar mengalami deflasi 0,37 persen.

"Tahun 2015 ini Jabar sudah punya tabungan dari deflasi 0,37 persen pada Januari, penurunan harga BBM bersubidi berpengaruh besar terhadap sektor pengeluaran transportasi yang langsung turun pada Januari," kata Ferry Sofyan Arif menambahkan.

"5Plus1" Tahun 2015, Jabar meluncurkan gebrakan program kerja "5Plus1" untuk menekan angka inflasi di provinsi itu. Menurut Ferry tim itu memaksimalkan pengawasan pasokan dan permintaan (demand) komoditas yang menjadi pendorong inflasi.

"Selaras dengan pengendalian inflasi daerah, TPID Jabar telah menyusun 5Plus1 yang merupakan lima langkah plus satu aksi untuk menekan angka inflasi," katanya.

Program 5Plus1 dari tim pengendali inflasi itu adalah program kerja meningaktkan produksi komoditas penyumbang inflasi, antisipasi lonjakan permintaan menjelang "peak season", revitalisasi pasar.

Kemudian penyusulan kajian pendukung pengendalian inflasi dan peningkatan kompetensi sumber daya pendukung dan Peningkatan jaringan konektivitas, koordinasi dan kerja sama.

"Sedangkan plus 1 adalah peningkatan kualitas infrastruktur pendukung seperti irigasi, perbaikan jalan dan jembatan serta penguasan sistem logistik bahan pangan strategis.

Secara khusus Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jabar rutin melakukan rapat koordinasi yang dihadidi oleh para bupati, sekretaris daerah dan pejabat pengendalian inflasi di daerah.

"Pertemuan ini memaparkan rumusan supaya pengendalian inflasi yang menyeluruh," kata Ferry.

Saat ini Jabar memiliki formasi lengkap TPID yang hadir di semua kabupaten/kota. Terakhir Kabupaten Sumedang membentuk TPID pada 29 Januari sehingga totalnya saat ini ada 27 TPID.

Lebih lanjut Ferry menyebutkan, upaya pengendalian inflasi yang akan dilakukan tahun 2015 dihadapkan pada beberapa tantangan yakni penghapusan subsidi BBM premium dan potensi kenaikan tarif listrik, ketersediaan pasokan LPG, ketersediaan pasokan komoditas pangan penyumbang inflasi serta antisipasi gejolak harga pangan di musim-musim tertentu.

Selain itu kondisi pengelolaan dan manajemen pasar serta lemahnya kelembagaan pasar menjadi tantangan serta kondisi infrastruktur, logistik dan rantai pasokan yang panjang dan tidak efesien.

"Untuk menekan poteni inflasi itu, maka fokus penyediaan komoditas pangan penyumbang inflasi dan kondisi infrastruktur harus ditingkatkan. Sistem distribusi komoditas penyumbang inflasi yang dilakukan 'door to door' ke setiap wilayah harus diubah," kata Asisten Perekonomian Pemprov Jabar Dicky Saromi.

Faktor pendorong inflasi di Jabar cukup unik, terutama dalam pasokan komoditas pangan karena juga dipasok dari luar provinsi itu. Sehingga sistem distribusi perlu menjadi prioritas di tengah berbagai kendala sektor angkutan dan perhubungan, terutama kondisi jalan rusak dan kemacetan.

"Moda angkutan ke depan perlu memanfaatkan sistem berbasis rel, termasuk di Jabar," kata Dicky.

Sementara itu anggota Pengarah TPID Jawa Barat yang juga Pimpinan BI Jabar Rosmaya Hadi menyebutkan, pada akhir 2014 inflasi daerah ini meningkat signifikan sebagi dampak pengurangan subsidi BBM namun pada Januari 2015 mengalami deflasi 0,37 persen.

"Intinya koordinai pengendalian inflasi harus dilakukan kompak dan bekerja sama mengamankan kebutuhan serta permintaan di lapangan. Selain itu potensi inflasi perlu digarap mulai dari hulu sampai hilir secara baik," kata Rosmaya Hadi.

Pemanfaatan lahan Dalam rapat koordinasi pengendali inflasi Jabar itu, meluncur beberapa ide yang akan dikembangkan. Seperti yang diungkapkan oleh Assisten Perekonomian Setda Kabupaten Sumedang Dede Hemasah yang mendorong adanya gerakan pertanian rakyat dan pemanfaatan lahan kosong.

"Saat ini pengeluaran masyarakat untuk beberapa sektor tidak efektif, dari cara membeli. Idealnya mereka memiliki lahan digunakan untuk tanaman komoditas penyumbang inflasi seperti jenis cabai, sayur-mayur dan lainnya," kata Dede.

Bila cara itu dilakukan secara serentak baik di perdesaan maupun perkotaan, maka ia optimistis akan ada pengurangan pada sektor pengeluaran tertentu.

"Cabai-cabaian selama ini menyumbang inflasi cukup signifikan, itu bisa diupayakan. Salah satunya dengan menanam sendiri, gerakan itu akan efektif," katanya.

Gerakan itu sudah dilakukan di sejumlah daerah, termasuk di kota besar seperti Bandung dan Bogor melalui program 'urban farming'.

"Di Kota Bandung sudah ada program itu, pemanfaatan lahan kosong juga penanaman dengan pot," kata Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial.

Selain itu, diskusi berkembang bahkan setengah 'komplain' terhadap kondisi infrastruktur jalan raya yang menjadi penyebab terganggunya distribusi komoditas. Selain jalan rusak juga imbasnya cukup besar karena mengakibatkan kemacetan dan berimbas naiknya biaya operasional dan transportasi.

"Pemanfaatan angkutan KA dan pesawat terbang juga harus menjadi opsi ke depan," kata Dicky Saromi.

Ia mencontohkan kenapa harga bunga Tulip dari Belanda sama dengan yang dijual di Singapura. Hal itu karena pendistribusian yang cepat, langsung dari produsennya dengan sistem distribusi paling efektif, pesawat udara.

Dicky yang juga Kepala Dinas Perhubungan Jabar menyebutkan, pemerintah selalu mempertimbangkan rekomendasi dari TPID. Salah satunya terkait perbaikan infrastruktur dan inovasi pendistribusian barang komoditas.

"Moda transportasi darat di Jabar sudah berat, sangat padat. Maka penerbangan dan KA alternatif lain yang bisa digunkan, terlebih Jabar memiliki beberapa jalur KA yang bisa direvitalisasi ke peloksok," katanya.

Terkait pengendalian harga komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi, TPID Jabar akan menempatkan petugas khusus pemantau harga di pasar-pasar di daerah.

"Mereka akan melakukan pencatatan dan pemantauan harga komoditas, juga melakukan koordinasi cepat bila terjadi kekurangan pasokan segera ditangani," kata Dicky menambahkan. (AY)
.

Categories:Bandung,
Tags:bencana,