Mantan Hakim MA, Putusan Sarpin Langgar KUHAP

Mantan Hakim MA, Putusan Sarpin Langgar KUHAP

Mantan Ketua Kamar Pidana Khusus Mahkamah Agung (MA) Djoko Sarwoko.(Foto:Net)

Jakarta - Mantan Ketua Kamar Pidana Khusus Mahkamah Agung (MA) Djoko Sarwoko menyatakan, putusan yang ditetapkan oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi dalam perkara Komjen Pol Budi Gunawan sudah menyimpang dari aturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

"Putusan itu sebenarnya menyimpang dari KUHAP karena pasal 77 sudah mengatur secara jelas objek praperadilan. Di hukum acaranya diatur di Pasal 80 dan 83. Jadi kalau putusan keliru seperti itu secara hukum tidak bisa dilaksanakan," kata Djoko Sarwoko di Jakarta, Senin (16/2).

Hakim tunggal Sarpin Rizaldi menyatakan, surat perintah penyidikan nomor 03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah, dan tidak berdasar atas hukum karenanya penetapan perkara tak punya kekuatan hukum mengikat.

Djoko mengusulkan, agar KPK mengajukan upaya hukum lanjutan ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait perkara itu.

"KPK bisa mengajukan kasasi untuk mengajukan pembatalan terhadap putusan itu. Ajukan permohonan ke MA dengan melampirkan putusan praperadilan," ungkap Djoko.

Djoko menilai, KPK seharusnya tidak menghiraukan putusan praperadilan itu. "Kan sudah ada kasus Chevron. Itu kan setelah hakimnya diperiksa dan dikenakan sanksi. Sanksinya dipindah ke Ambon kemudian Kejaksaan tetap melanjutkan penyidikan tanpa harus meminta pembatalan putusan praperadilan," tambah Djoko.

Dia juga mengatakan KPK juga dapat melapor ke Komisi Yudisial. "Bisa lapor ke KY. Tapi KY tidak bisa mengubah putusan. Tapi mereka bisa merekomendasikan agar hakim tersebut dijatuhi sanksi jika ditemukan pelanggaran kode etik," jelas Djoko.

Djoko pun menyebutkan sejumlah kejanggalan pertimbangan yang disampaikan Sarpin di pengadilan. 
"Tentang sprindik tidak sah itu tidak masuk lingkup praperadilan. Itu kan harus diputuskan dalam pokok perkara," tambah Djoko.

Djoko menyarankan agar KPK tetap melanjutkan penyidikan Budi Gunawan. "Ya harus melanjutkan (penyidikan) tapi bagaimana kemudian BG jadi dilantik (sebagai Kapolri) dan komisioner KPK kemudian dijadikan tersangka semua? Siapa yang akan menjalankan penyidikan?," ungkap Djoko. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:hukum,