KPK Bisa Tetapkan Lagi BG Sebagai Tersangka

KPK Bisa Tetapkan Lagi BG Sebagai Tersangka

Ilustrasi.(Foto:Net)

Jakarta - Hasil putusan dalam sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG), menjadi catatan bagi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)  Indonesia. 
Peneliti PSKH, Miko Susanto Ginting mengatakan, salah satu pertimbangan hakim adalah BG tidak dalam kapasitas sebagai penyelenggara negara atau penegak hukum, saat disangka melakukan tindakan pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi.
Menurut Miko, hakim kemudian mengacu pada Pasal 11 undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK, dan Pasal 2 undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN.  
 
Hakim tidak cermat dalam memaknai Pasal 11 undang-undang KPK. Dalam undang-undang itu, KPK berwenang menyelidik, menyidik dan menuntut tindak pidana korupsi yang melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain. Khususnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.  
Dalam undang-undang itu juga dijelaskan, KPK berwenang untuk menuntut orang yang meresahkan masyarakat atau yang menyebabkan kerugian negara minimal Rp 1 miliar. 
 
Disebutkan, hakim telah luput  dalam mempertimbangkan unsur orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, yang dilakukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. BG disangka dengan Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 A dan B undang-undang  pemberantasan korupsi yang berkaitan dengan suap dan gratifikasi. 
"Tindak pidana suap dan gratifikasi tidak mungkin dilakukan seorang diri,” kata Miko, Senin (16/2). Harus ada yang menyuap dan yang disuap. Begitupun dengan yang memberikan gratifikasi harus ada yang menerima gratifikasi.  Ini dinilai sangat relevan dengan unsur orang lain yang disebutkan dalam undang-undang KPK.
 
Selain itu, pembuktian tindak pidana yang disangka dilakukan oleh BG berkaitan dengan tipikor yang dilakukan penyelenggara negara atau penegak hukum.  Kewenangan itu kewenangan persidangan pokok perkara, bukan praperadilan.  
Dengan demikian, KPK tetap berwenang dalam menyidik kasus BG dan menetapkannya kembali sebagai tersangka. Bahkan KPK bisa mengajukan kasasi dengan alasan penafsiran hukum  dan kekeliruan nyata dalam putusan. "KPK bisa tetapkan BG sebagai tersangka lagi dan ajukan kasasi,” katanya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:kpk,nasional,