Rapat di Hotel Boroskan Hingga Rp 5,122 Triliun

Rapat di Hotel Boroskan Hingga Rp 5,122 Triliun

Ilustrasi.(Foto:Net)

Jakarta  - Pemerintah segera menerbitkan petunjuk teknis (Juknis), mengenai pembatasan rapat di hotel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Saat ini Kementerian PANRB tengah menggodok peraturan yang mengatur kegiatan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di luar kantor.  

"Saya diperintahkan Pak Presiden untuk membuat petunjuk teknis pelaksanaannya, karena selama ini aturannya masih bersifat kohesif," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, berbicara di Musyawarah Nasional (Munas) XVI Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 2015 di Jakarta, Selasa (17/2). 
 
Menurut  Menteri, selama ini ada banyak kegiatan ASN yang dilakukan di luar kantor. "Kami sedang rumuskan, misalnya penjelasan konsinyering, definisi rapat, yang ditoleransi untuk melakukan kegiatan di luar kantor, anggaran, dan jumlahnya," kata Yuddy.

Ditambahkan, adanya kebijakan pembatasan rapat di luar kantor bagi ASN karena masih maraknya penyalahgunaan anggaran negara. Berdasarkan catatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selama ini penyalahgunaan anggaran  mencapai 30 persen.

“Pemborosan dari rapat di hotel-hotel tersebut mencapai hingga Rp 5,122 triliun,” tandasnya. 

Tidak hanya itu, lanjut Yuddy ada banyak laporan dari manajer  hotel mengenai pola pembukuan ganda. Dia mencontohkan, jika peserta rapat yang hadir sebenarnya hanya 50 orang, namun yang tertulis dalam pembukuan 100 orang. Selain itu, jika harga satu kamar hanya Rp 450 ribu per malam, sering di-mark up menjadi Rp 600 ribu. 

"Para manajer itu melaporkan kepada kami, betapa repotnya mengurus PNS ini. Hal ini sudah berlangsung cukup lama, dan negara dirugikan akibat inefisensi tersebut," kata Yuddy. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:politik,