Jokowi Ditantang Hukum Mati Koruptor

Jokowi Ditantang Hukum Mati Koruptor

Massa dari Masyarakat Bersama Anti Korupsi melakukan aksi di depan Gedung KPK Jakarta, Jumat (3/10). Aksi puluhan massa itu mendesak pemerintahan Jokowi-JK merealisasikan janjinya untuk menciptakan pemerintahan bersih dan berani melakukan pemberantasan ko

Jakarta - Sebagai manivestasi revolusi mental yang senantiasa dia gaungkan, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk menghukum mati para koruptor. "Pemerintah Jokowi-JK harus berani menerbitkan Keppres Hukuman Mati bagi koruptor jika ingin menjalankan revolusi mental," kata Direktur Pusat Kajian Aksi Revolusi Mental (Permanen) Rhugby Adeana saat menghadiri diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2014).
 
Melalui hukuman mati, lanjutnya Indonesia akan mengalami kemajuan demokrasi secara jelas dan revolusioner. "Revolusi mental dianggap sebuah hal yang mendesak, mengingat tata laku rakyat Indonesia yang sedang mengalami situasi yang tidak sehat di mana nilai-nilai moralitas sedang terdegradasi, terutama di kalangan elit politik," ungkapnya.
 
Sementara itu, Asisten Deputi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Hanibal Hamidi menambahkan, perlu sanksi dan efek jera yang jelas bagi para pelaku kejahatan korupsi yang saat ini makin merajalela. "Pemerintahan Jokowi-JK harus berani mengambil sikap tegas yang dilindungi hukum untuk memberikan sanksi berat bahkan ekstrem. Misalnya, hukuman mati bagi koruptor. Itu esensi dari terwujudnya revolusi mental," tuturnya.
 
Dia melanjutkan, adalah keberanian besar jika Jokowi menghadirkan gerakan revolusi mental bagi rakyat Indonesia. "Revolusi mental memiliki relevansi yang siginifikan dalam menghadirkan kembali manusia Indonesia yang bermental maju, jujur dan adil," tuntasnya. (Jr.)**
.

Categories:Politik,