Penegakan Hukum Sampah di Kota Bandung Lemah

Penegakan Hukum Sampah di Kota Bandung Lemah

Ilustrasi.(Foto:Net)

Bandung - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam komunitas Forum Bandung Juara Bebas Sampah tuntut Pemerintah Kota Bandung untuk lebih tegas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran sampah.

Dewan Pengarah Program Bebas Sampah Id Muhammad Bijaksana Junerosano mengatakan, penegakkan hukum terkait sampah ini dinilai lemah.

"Edukasi sudah tinggi, jujur saya bilang penegakan hukum di sini lemah, kita butuh sebuah ketegasan," ungkap Junerosano  di Plaza Balai Kota Bandung, jalan Wastukencana Jumat (20/2/2015).

Padahal Pemkot Bandung, menurutnya, sudah memiliki aturan tentang sampah yang tercantum dalam Perda Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).

"Titik poin terlemah dari sudut pandang kami masyarakat ketegasan pemerintah dalam penegakan hukum peraturan persampahan. Kan mudah sebenarnya Satpol PP tinggal tongkrongin, siapa yang buang sampah di sungai dikenakan denda," bebernya.

Dalam hal ini dirinya menegaskan, penegakan hukum terhadap sampah perlu ditegakkan dan diberikan efek jera berupa sanksi atau denda, menurutnya efek jera tersebut penting.

"Hukum mengenai sampah ini harus ditegakkan, sehingga menimbulkan efek jera terhadap para pelanggar," paparnya.(Ode)**

.

Categories:Bandung,
Tags:bandung,