Koalisi Minta Mahkamah Agung Terima Kasasi KPK

Koalisi Minta Mahkamah Agung Terima Kasasi KPK

Ilustrasi:Net

Jakarta  - Koalisi Pemantau Peradilan meminta Mahkamah Agung (MA) untuk menerima permohonan kasasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas putusan dikabulkannya praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan.

MA harus melakukan terobosan hukum untuk mengoreksi putusan praperadilan Komje Budi Gunawan dengan cara menerima kasasi KPK, kata Koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Choky Ramadhan, di Jakarta, Minggu (22/2/2015).

Koalisi Pemantau Peradilan merupakan gabungan dari organisasi atau LSM antikorupsi, ICW, PSHK, YLBHI, LBH Jakarta, MAPPI, dan ILRC.

Choky menjelaskan tiga alasan yang mendasari dikabulkannya permohonan kasasi KPK itu, putusan praperadilan tersebut memiliki implikasi hukum yang serius bagi perkembangan hukum dan pemberantasan korupsi ke depan.

Selanjutnya, kata dia, MA bertugas untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan kasasi adalah forum "judex jurist" di mana penerapan hukumnya yang dipermasalahkan.

"Kasasi menjadi pilihan yang harus diambil karena MA harus bisa menjawab pertanyaan: apakah penetapan tersangka bisa menjadi objek praperadilan atau tidak? Selain itu, penafsiran hakim mengenai aparat penegak hukum yang tidak masuk dalam kewenangan KPK juga perlu diluruskan oleh MA karena putusan praperadilan tersebut mempersempit penafsiran mengenai apa yang dimaksud dengan penegak hukum," katanya.(Ode)**

.

Categories:Nasional,
Tags:hukum,kpk,