Korupsi Harus Diberantas Sesuai Mekanisme

Korupsi Harus Diberantas Sesuai Mekanisme

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher).

Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan keberadaan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi, sekaligus bentuk perlindungan hukum terhadap para pembuat kebijakan.

"Kita semua sepakat jika korupsi mesti diberantas. Tetapi melalui mekanisme yang jelas, yang sering ditakuti para pembuat kebijakan adalah kekhawatiran pemanggilan terhadap kasus yang tidak jelas," ungkap Gubernur Jabar saat sosialiasi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Gedung Sate, Rabu (25/2/2015).

Dengan adanya UU ini, menurutnya setiap ada indikasi penyimpangan, maka lebih dahulu ditangani oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP). Apabila sudah terbukti merugikan negara secara sengaja, maka bisa dilimpahkan ke ranah hukum.

"Ketika ada laporan yang muncul dari masyarakat maka hal tersebut mesti melalui APIP terlebih dahulu. Melalui mekanisme administrasi terlebih dahulu. Tetapi ketika ada indikasi kerugian negara yang disengaja oleh pikak tertentu, maka bisa dilanjutkan ke ranah hukum," jelasnya.(Ode)**

.

Categories:Bandung,
Tags:kpk,