UU No. 30 Tahun 2014 Cegah Kriminalisasi Kebijakan

UU No. 30 Tahun 2014 Cegah Kriminalisasi Kebijakan

Pakar Hukum Administrasi Negara Unhas M. Guntur Hamzah.(Foto:net)

Bandung - Pakar Hukum Administrasi Negara Unhas M. Guntur Hamzah mengatakan, Undang Undang  No. 30 tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan dan reformasi birokrasi bisa mencegah dan menhindarkan mandeknya pemerintahan karena kriminalisasi kebijakan.

"UU ini digagas untuk mendorong reformasi birokrasi dan untuk membuat pemerintahan ini tidak berjalan mandek. Untuk menghindari kriminalisasi kebijakan pemerintahan, yaitu membawa ranah administrasi ke ranah hukum," ungkap Guntur pada Sosialiasi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Gedung Sate, Rabu (25/2/2015).

Guntur menjelaskan, ada tiga tujuan dari peraturan ini, yaitu menjadi undang -undang payung, material dan umum. "UU ini sifatnya membingkai dan menciptakan standar untuk tindakan kepemerintahan," bebernya.

Menurut informasi yang diperoleh CikalNews.com, sosialisasi ini menegaskan UU no. No. 30 thn 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Utamanya sebagai upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan untuk mencegah praktik KKN.

 
Dengan demikian, UU ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan dan efisien serta menjungjung tinggi tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan mengacu kepada AUPB.

Selain itu, UU ini mengandung maksud bukan hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggara pemerintahan, tapi sekaligus instrumen guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyaraka. Dengan begitu, keberadaan UU ini diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif bagi semua badan atau pejabat pemerintahan baik di pusat maupun daerah. (Jr.)**
.

Categories:Bandung,
Tags:hukum,