Maghdaliansi, Rakyat Tunggu Ketegasan Gubernur

Maghdaliansi, Rakyat Tunggu Ketegasan Gubernur

ilustrasi. (Net)

Bengkulu - Kasus sengketa tata batas antara Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma belum berakhir. Warga di RT 12 dan RT 13 Kelurahan Teluk Sepang masih ditetapkan sebagai wilayah Kabupaten Seluma, sebagaimana yang tertera dalam Permendagri No. 52/2013, tentang Batas Daerah Kota Bengkulu dengan Seluma.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu Maghdaliansi mengimbau, Gubernur segera menyelesaikan sengketa tata batas, antara Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma. 
Sebab, dengan membiarkan polemik ini berlarut-larut, sama artinya dengan membiarkan warga yang memiliki lahan di kawasan itu hidup dalam keresahan.
 
"Pada tataran, kami sendiri penyelesaian sudah dilakukan dengan menggelar hearing dan meninjau lokasi. Selanjutnya kami serahkan kepada Pemkot Bengkulu untuk ditindaklanjuti. DPRD Kota tetap akan membantu yang akan dilakukan Pemkot," katanya.

Ia menekankan, DPRD Kota Bengkulu telah melakukan pengukuran ulang dan memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemkot. Ini juga sesuai dengan Pasal 25 Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Jika terjadi sengketa tata batas antar kabupaten/kota, penyelesaiannya ada pada gubernur.

"Kalau konflik ini dibiarkan berlarut, kita khawatir seperti api dalam sekam. Ke depan bisa meledak menjadi konflik sosial, dan berpotensi mengganggu kondusifitas daerah. Gubernur harus segera bersikap mengambil langkah strategis,"
 tegasnya.

Maghdaliansi menambahkan, hak konstitusional yang dimiliki Gubernur Bengkulu untuk menyelesaikan masalah ini termaktub dalam Pasal 1 angka 10 Undang undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatife Penyelesaian Sengketa.

"Bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan. Namun pelaksanaannya diserahkan kepada pihak berwenang dengan konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi atau meminta pendapat para ahli," tambahnya. (Jr.)**
.

Categories:Daerah,
Tags:,