Hak Angket, DPRD Ingin Gulingkan Ahok Secepatnya

Hak Angket, DPRD Ingin Gulingkan Ahok Secepatnya

Ilustrasi.(Foto:Net)

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akhirnya menyetujui hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok), pada sidang paripurna.
 
Hak angket yang diinisiasi oleh Wakil Ketua DPRD M Taufik itu juga disepakati oleh pimpinan DPRD lainnya, termasuk Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi.
Politikus Kebon Sirih memilih jalur itu ketimbang interpelasi. Sebab, jalur ini dinilai lebih cepat untuk menggulingkan kursi Ahok. "Kenapa hak angket, karena kesalahan Ahok sudah jelas. Aturan ditabrak itu pidana," kata anggota Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman.
 
Hak Angket merupakan hak anggota dewan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dan Tata Tertib DPRD DKI. Syarat pengusulan hak angket minimal diusulkan oleh dua fraksi atau 15 anggota dewan.
 
DPRD mengusulkan hak angket untuk menyelidiki program pemerintah yang dianggap menyimpang dari aturan. Pasalnya, Ahok dituding melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 
Dari 108 anggota DPRD DKI, 106 anggota telah menyetujuinya. Artinya, seluruh fraksi antara lain, PDIP, PPP, Gerindra, PKS, PAN-Demokrat, Golkar, NasDem, Hanura, dan PKB telah menyetujui hak angket terhadap Ahok.
 
Bergulirnya hak angket tersebut dilatarbelakangi adanya kisruh perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ahok pun membongkar perihal APBD 2015 'siluman' yang diduga didalangi oleh anggota dewan.
 
Salah satu yang Ahok tunjukkan ada di Dinas Pendidikan. "Itu sebabnya, saya ngotot menggunakan sistem e-budgeting," tegas Ahok.
 
Proyek itu, lanjutnya tak pernah diusulkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Proyek itu muncul setelah APBD disahkan pada 27 Januari 2015. Menurutnya, proyek itu tak harusnya dilakukan saat data lapangan menunjukkan 46 persen kondisi gedung sekolah di Jakarta buruk. Khusus Dinas Pendidikan, total anggaran fiktifnya mencapai Rp 105.876 miliar. "Nilainya tak pantas," tegasnya. (Jr.)**
 
 
Berbagai program yang tercantum dalam APBD versi DPRD yang ditunjukkan Ahok:
1. Professional development for teacher melalui pelatihan guru ke luar negeri Rp 25,5 miliar.
2. Bantuan pengadaan alat peraga untuk pendidikan anak usia dini Rp 15 miliar
3. Pengadaan peralatan audio class SD Rp 4,5 miliar.
4. Pengadaan peralatan audio class SMA/SMK Rp 3 miliar.
5. Pengadaan peralatan audio class SMP Rp 3,5 miliar.
6. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 1 Jakarta Pusat Rp 3 miliar.
7. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 26 Jakarta Timur Rp 3 miliar.
8. Pengadaaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 29 Jakarta Selatan Rp 3 miliar.
9. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 34 Rp 3 miliar.
10. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 39 Rp 3 miliar.
11. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 5 Rp 3 miliar.
12. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 52 Rp 3 miliar.
13. Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran e-smart teacher education untuk SDN Kecamatan Cempaka Putih Rp 4,996 miliar.
14. Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran teacher education untuk SDN Kecamatan Cempaka Putih Rp 4,996 miliar.
15. Pengadaan uniterruptible power supply SMPN 37 Rp 6 miliar
16. Pengadaan uniterruptible power supply SMPN 41 Rp 6 miliar
17. Alat peraga elektronik mikrokontrol untuk SMA Rp 3 miliar.
18. Professional outdoor audio system Rp 4,5 miliar.
19. Pengadaan laboratorium multifungsi untuk SMAN Kecamatan Ciracas Rp 4,44 miliar.
20. Pengadaan laboratorium multifungsi untuk SMAN Kecamatan Kramat Jati Rp 4,44 miliar.
.

Categories:Nasional,
Tags:kesehatan,