Gubernur Berharap Undang-Undang No. 23 Diterapkan

Gubernur Berharap Undang-Undang No. 23 Diterapkan

Rapat Kerja APPSI 2015 di halaman belakang kediaman dinas Gubernur Maluku di Ambon Aher hendaki penerapan Undang-Undang No. 23 tentang Pemerintahan Daerah segera dilaksanakan, Jumat (27/2/2015).

Ambon - Gubernur seluruh Indonesia menghendaki agar penerapan Undang-Undang No. 23 tentang Pemerintahan Daerah segera dilaksanakan. Karenanya, pemerintah kabupaten/kota, provinsi, pemerintah pusat, dan pihak terkait lainnya perlu segera memiliki pemahaman yang sama atas isi undang-undang ini.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan hal itu di sela pembukaan Rapat Kerja APPSI 2015 di halaman belakang kediaman dinas Gubernur Maluku di Ambon.

"Salah satu sasaran utama rapat kerja 2015 yakni mengakselerasi implementasi Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah," ungkap Aher sesuai rillis yang diterima CikalNews.com Jumat (27/2/2015).

Pengaturan wewenang pemerintah kabupaten, kota dan provinsi, dengan pemahaman yang sama atas muatan undang-undang dimaksud, akan meminimalkan kesalah pahaman sehingga pelaksanaannya dapat efisien dan efektif.

Ditanya mengenai contoh kasus yang perlu mendapat perharian khusus, Aher menyebutkan pengaturan pelimpahan wewenang tugas dan tanggungjawab atas SLTA, dari pemerintah kabupaten kota kepada provinsi. 

"Di sini perlu diperjelas mana wewenang (pemerintah) kabupaten/kota dan provinsi. Pendidikan adalah soal besar. Kalau tidak jelas berbahaya, siswa SMA/SMK bisa terombang-ambing nasibnya," jelasnya.(Ode)**

.

Categories:Bandung,
Tags:bandung,