KPK Harus Terus Usut Keanehan Skandal SKL BLBI

KPK Harus Terus Usut Keanehan Skandal SKL BLBI

Ilustrasi.(Foto:Net)

Jakarta - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)  Yenni Sutcipto menjelaskan, mengenai asal muasal angka Rp 5 ribu triliun yang menjadi beban APBN hingga tahun 2043 mendatang. 

"Angka tersebut adalah akibat diperpanjangnya masa cicilan obligasi rekap terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang diberikan kepada perbankan hingga tahun 2043," katanya saat konferensi pers di kantor Fitra Mampang Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2015). 

Menurut Yenni, pada tahun 1998 kerugian negara mencapai Rp 650 triliun, tapi setelah dihitung angkanya meningkat jadi Rp 2 ribu triliun. "Angka ini terancam terus naik Rp 5 ribu triliun hingga tahun 2033 dan diperpanjang hingga 2043," katanya.

Hingga saat ini,  lanjutnya total nilai obligasi rekap yang dibayarkan negara belum transparan disampaikan ke publik. "Hal itu  juga berpotensi untuk diselewengkan. Selain itu Surat Keterangan Lunas (SKL) belum sepenuhnya menjadi jaminan pengembalian utang ke negara. Inilah  mengapa KPK menilai SKL menjadi bentuk baru korupsi dalam skandal BLBI. Ini perlu untuk terus ditindaklanjuti KPK agar segera terkuak keanehan terkait soal SKL dalam BLBI ini," tegasnya. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:kriminal,