Kejari Tetapkan Oknum Satpol PP Tersangka

Kejari Tetapkan Oknum Satpol PP Tersangka

Ilustrasi.(Foto:Net)

Bandung - Kejaksaan Negeri Bandung (Kejari) Bandung menetapkan seorang oknum pegawai negeri sipil Satpol PP Kota Bandung berinisial AA sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan izin reklame di sejumlah titik di Kota Bandung.

"Jadi AA kami tetapkan sebagai tersangka. Adapun jabatan yang bersangkutan adalah sebagai Kasi Satpol PP Kota Bandung," kata Kepala Kejari Bandung Dwi Hartanta didampingi Kepala Seksi Pidsus Kejari Bandung Rinaldi Umar, di Bandung, Senin (2/3/2015).

Ia mengatakan, tersangka AA juga diduga menyalahgunakan kewenangan dengan mengeluarkan izin palsu yang mengakibatkan pemasangan reklame menjadi lebih mahal.

"Kemudian AA juga menyalahgunakan kewenangan yakni diduga menerbitkan izin yang tidak benar. Bahkaan konon dugaan izinnya dipalsukan. Tidak tahu yang mengetiknya itu siapa. Tapi oknum ini memegang surat izin itu dan yang berhak mengeluarkan izin tidak merasa mengeluarkan izin," kata Dwi.

Menurut dia, atas perbuatan tersangka AA itu maka reklame iklan tersebut pernah dibongkar karena tidak memiliki izin padahal perusahaan pengiklan telah membayar kepada AA "Sehingga iklan yang tertera di papan reklame tersebut merupakan korban. Dikarenakan dia sudah bayar banyak, tapi iklannya pernah dibongkar karena surat izinnya bodong," kata Dwi.

Selain itu, dalam kasus dugaan ini tersangka AA juga meminta uang kepada pengusaha pemasang reklame sebesar Rp925 juta, padahal untuk biaya pengurusan izin reklame tidak mencapaai jumlah tersebut.

"Untuk besaran pengurusan izin resmi untuk satu titik reklame itu hanya Rp3,5 juta. Namun tersangka meminta Rp5 juta untuk satu titik kepada mereka yang mengurus perizinan," ujarnya.

Perbuatan AA tersebut sudah dilakukan sejak 2014 lalu dan ia membantu mengurus izin pemasangan reklame untuk sebuah perusahaan asuransi.

Akan tetapi, pada kenyataannya berdasarkan hasil penyelidikan dinas terkait tidak pernah mengeluarkan izin reklame tersebut.

"Sehingga ada dugaan yang bersangkutan juga memalsukan surat izin. Karena ketika ditanyakan kepada dinas yang berwenang mengurus perizinan reklame, mengaku tidak pernah mengeluarkan izin," kata Dwi.

Atas perbuatannya tersebut, Tersangka AA dijerat pasal 3 dan pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:bandung,