Libatkan TNI/Polri Maksimalkan Pajak

Libatkan TNI/Polri Maksimalkan Pajak

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. (Foto : ADE)

Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengusulkan pelibatan TNI/Polri dalam memaksimalkan potensi pajak di Jawa Barat karena wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya tergolong tinggi yakni hampir setengah dari total penduduk Jabar yang bersedia membayar.

"Pendapatan dari pajak memberi kontribusi besar dalam menjalankan pembangunan nasional sehingga Direktorat Jenderal Pajak harus lebih gesit dalam menghimpun pajak," kata Ahmad Heryawan, usai penyerahan Surat Pajak Tahunan, di Kantor Wilayah I Jabar Direktorat Jenderal Keuangan, Bandung, Senin (2/3/2015).

Menurut dia, Direktorat Jenderal Pajak harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat lain karena luas Jawa Barat tidak sebanding dengan petugas DJP.

"Ini kan kerjasama dengan TNI tersebut masuk ke dalam kategori operasi militer selain perang. Artinya bukan menakutkan untuk menagih orang per orang. Potensi pajak luar biasa harus disusul, di-push," katanyaa.

Ia mengatakan, optimalisasi potensi pajak sangat penting dalam menjalankan pembangunan karena pendapatan dari pajak merupakan penyumbang terbesar dalam postur APBN dan APBD.

"Sebanyak 75 persen APBN dari pajak, 70 persen APBD dari pajak. Kalau terus digali sangat banyak manfaatnya. Untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah II Jabar Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji mengatakan terdapat banyak faktor yang menyebabkan tingginya wajib pajak di Jabar yang tidak memenuhi kewajibannya.

"Misalnya di Jabar terdapat banyak pabrik dengan jumlah karyawan yang besar. Karyawan dengan jumlah yang banyak itu dipastikan menambah jumlah wajib pajak di Jabar," katanya.

Akan tetapi, lanjut dia, para karyawan tersebut enggan melapor untuk bayar pajak dengan alasan gaji mereka sudah dipotong perusahaan.

"Artinya mereka melihat ini sudah dipotong perusahaan, jadi enggak perlu lapor. Padahal itu kewajiban, walau sudah dipotong. Makanya tingkat pelaporannya sangat rendah," ucapnya.

Dikatakan dia, faktor lain penyebab rendahnya pembayaran wajib pajak adalah tingginya jumlah warga yang mencari pekerjaan dan orang pencari kerja harus terdaftar sebagai wajib pajak meski belum diterima bekerja.

"Hal ini juga jadi pemicu kerendahan pelaporan kita. Selain itu, sekarang buka rekening juga wajib NPWP, sementara yang buka rekening ini masih SMA, yang belum wajib pajak. Ada lagi yang mau ke luar negeri, TKI, itu wajib NPWP tapi ke luar negeri, enggak lapor SPT," katanya.

Oleh karena pihaknya mengimbau wajib pajak segera melaporkan SPT-nya paling lambat 31 Maret 2015 ini.

"Kami terus berupaya dalam memaksimalkan potensi pajak. Bahkan, pihaknya pun telah melakukan kerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan terkait hal itu," kata dia. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:bandung,