Ahok vs DPRD, Menguak Siapa yang 'Bermain'

Ahok vs DPRD, Menguak Siapa yang 'Bermain'

Ilustrasi.(Foto:Net)

Jakarta - Kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta antara Gubernur dan DPRD harus dipandang dari sisi positif, yaitu sebagai momentum untuk membersihkan Jakarta dari korupsi.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fahira Idris meminta warga Jakarta mengawal dan mengawasi tindakan DPRD lewat hak angket, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyerahkan berbagai data ke KPK.

Diharapkan, publik bisa mengetahui siapa sebenarnya pihak yang bermain dalam APBD DKI Jakarta. "Ini momentum untuk bersihkan Jakarta dari praktik culas dan curang menggarong uang rakyat," kata Fahira.

Menurut Fahira Idris, jumlah APBD DKI Jakarta yang besar mencapai Rp 73,083 triliun, memang menjadi sasaran empuk penyelewengan. Warga Jakarta diminta untuk mengawasi kasus itu, karena memang idealnya APBD digunakan untuk kepentingan publik.

"Jika benar dana siluman Rp 12 triliun itu ada, maka akan melukai hati warga Jakarta. Jangan main-main sama uang rakyat. Anda (DPRD dan Pemprov DKI Jakarta) sedang diawasi oleh rakyat. Kasus inipun harus dipastikan dibawa ke ranah hukum," tegas Fahira.

Awal mula praktik korupsi terutama di daerah, lanjutnya memang terjadi sejak penyusunan APBD. Ini dapat dilihat hampir 80 persen kasus korupsi  yang ditangani KPK berasal dari proyek pengadaan barang dan jasa, yang sumber pendanaannya dari APBD. Harusnya ini jadi pelajaran baik bagi Pemprov dan DPRD DKI Jakarta agar menyusun APBD sesuai kebutuhan warga bukan kepentingan pribadi. 

Kisruh itu juga menandakan partisipasi publik dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan anggaran, hingga penetapan APBD DKI Jakarta masih sangat minim, sehingga APBD disusupi program yang tidak penting dan tidak masuk akal. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:ahok,