Yuddy Chrisnandi, Humas Pemerintah Tak Boleh Abu-abu

Yuddy Chrisnandi, Humas Pemerintah Tak Boleh Abu-abu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi.(Foto:Net)

Jakarta-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi menyatakan jika Humas Pemerintah memiliki peran strategis untuk memperkuat kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan pemerintah.
 
"Peran Humas sangat strategis untuk menjadi katalisator pembangunan, serta menjadi corong terdepan dalam menjelaskan sasaran dan tujuan pembangunan. Karena itu Humas Pemerintah tidak boleh abu-abu, tidak boleh setengah-setengah, berani mengambil sikap dan siap pasang badan dalam membela dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah" kata Yuddy  saat menjadi Narasumber dalam Forum Tematik Kehumasan dengan tema "Penguatan Kelembagaan Humas Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Mendukung Fungsi Government Public Relation (GPR)"   di gedung Serbaguna Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Menurut Yuddy, dasar hukum pelaksaan tugas Government Public Relation (GPR) tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, dan Permenpan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah. "Berdasarkan pijakan hukum tersebut, Humas harus mampu membangun trust atau kepercayaan masyarakat melalui berbagai inisiatif kehumasan. Karena itu pula aparatur Humas harus rajin membaca, bertanya, menggali informasi, serta responsif" tutur Yuddy.
 
Kemenangan Presiden Bill Clinton, lanjut Yuddy, dalam pertarungan pemilihan presiden AS untuk kedua kalinya, ditengah skandal "Monica Lewinsky" serta kemenangan AS dalam perang dingin dengan Uni Sovyet,  tidak lepas dari propaganda kehumasan.

"Propaganda itu bagaimana mengelola  dan menyampaikan informasi secara terus-menerus menjadi sebuah kebenaran yang berlaku universal," kata Yuddy. (Ode)**

.

Categories:Nasional,
Tags:nasional,