Yusril Ihza Mahendra Gugat Agung Laksono

Yusril Ihza Mahendra Gugat Agung Laksono

Ilustrasi.(Foto:Net)

Jakarta - Untuk  kepastian hukum atas dualisme kepengurusan yang lahir dari Munas Bali dan Munas Ancol Jakarta, Yusril Izha Mahendra, pengacara ARB telah memasukkan gugatan terhadap Agung Laksono cs dengan registrasi No. 119/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT.

Gugatan itu menurut  Bendahara Umum Golkar, Bambang Soesatyo, terpaksa dilakukan mengingat keputusan Mahkamah Partai Golkar No.02/PI-Golkar/2015 hanya memutuskan eksepsi, tapi tidak memberikan putusan terkait pokok perkara. Ketiadaan putusan pada pokok perkara mengakibatkan 'tidak tercapainya' sebuah penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai.

"Lebih dari itu, kami juga menilai, putusan Mahkamah Partai yang hanya diambil empat orang hakim, Mahkamah Partai Golkar telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan formil syarat pengambilan keputusan, sebagaimana diatur dalam pasal 40 UU No.3 tahun 2009 jo Pasal 11 ayat (1) UU No.48 tahun 2009, karena tidak memenuhi ketentuan jumlah hakim yang seharusnya berjumlah ganjil. Oleh karenanya, putusan a quo batal demi hukum," ujar Bamsoet pada CikalNews.com lewat blackberry massengernya, Kamis (5/3/2015).

Bamsoet menjelaskan, akibatnya putusan Mahkamah Partai "batal demi hukum" dan tidak tercapainya penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai. "Maka penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri adalah sesuatu 'conditio sine qua non'," tegasnya. 

 
Dengan demikian, susunan baru kepengurusan terhadap suatu partai politik hanya dapat disahkan dan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM, jika penyelesaian perselisihan kepengurusan itu dilakukan melalui pengadilan negeri, dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)," tandasnya. (Jr.)** 
.

Categories:Politik,
Tags:nasional,