Tangani Tata Ruang Perlu Rumusan Bersama

Tangani Tata Ruang Perlu Rumusan Bersama

Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar.(Foto:AdeIndra)

Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan untuk menangani persoalan tata ruang perlu rumusan bersama berbagai pihak, baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

"Proses pembangunan terus mempengaruhi perkembangan kegiatan penataan ruang, sehingga hal tersebut menimbulkan berbagai persoalan baik di tingkat perencanaan, pemanfaatan, atau pengendalian pemanfaatannya," kata Deddy Mizwar, di Bandung, Minggu (8/3/2015).

Ditemui usai menghadiri Re-Launching Majalah Tata Ruang Indonesia di salah satu hotel Bandung, ia mengatakan persoalan tata ruang saat ini tidak bisa dibiarkan teru menerus, sehingga perlu terobosan dan solusi bersama antar-berbagai pihak termasuk masyarakat.

"Terobosan dan solusi perlu segera dirumuskan bersama baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, termasuk di dalamnya masyarakat", kata dia.

Ia menjelaskan bahwa dari sisi tahapan perencanaan, saat ini pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Perda Nomor 22 Tahun 2010.

Akan tetapi, menurutnya belum satu pun kabupaten/kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

"Hal ini karena terkendala kompetensi perencana penyusun RDTR, serta ketersediaan data dan peta yang detail, sehingga RDTR ini mengakibatkan tersendatnya pemanfaatan ruang di daerah," katanya.

Menurut dia, aspek pemanfaatan ruang, ketidaksesuaian pembangunan atau pemanfaatan ruang dengan RTRW yang telah ditetapkan menjadi permasalahan pelaksanaan penataan ruang di semua daerah.

"Hal ini karena RTRW tidak dijadikan dasar untuk memberikan izin pemanfaatan, serta kurangnya masyarakat dalam mengetahui dan memahami rencana tata ruang akibat kurangnya akses informasi," kata dia.

Selain itu, lanjutnya, dari sisi pengendalian, permasalahan yang terjadi yaitu Pemda yang belum mempunyai perangkat dalam hal insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang serta sanksinya.

Pihaknya menambahkan, persoalan tata ruang juga memerlukan keterlibatan dan peran langsung dari masyarakat, dimana masukannya dapat disebarluaskan melalui media.

"Input-input gagasan dan inovasi masyarakat, sebagai bagian dari bentuk partisipasi masyarakat perlu disebarluaskan dan diwadahi dalam suatu media komunikasi yang dapat diakses oleh seluruh stakeholders," katanya.

Oleh karenanya pihaknya mengapresiasi keberadaan Majalah Tata Ruang sebagai media informasi tata ruang, yang dapat menjadi salah satu media komunikasi strategis untuk mewadahi gagasan, inovasi, dan solusi persoalan penataan ruang. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:bandung,