Kultur Birokrasi Indonesia Inefisiensi

Kultur Birokrasi Indonesia Inefisiensi

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. (Foto: Net)

Purwakarta - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menilai kultur birokrasi di Indonesia sudah terbiasa dengan inefisiansi. Karenanya, birokrasi di Indonesia cenderung lambat dan tidak efisien.

"Contohnya hari ini saya terpaksa melepas pegawai untuk diklatpim padahal tenaganya dibutuhkan," ujar Dedi di Gedung Citraresmi Purwakarta, Senin (9/3/2015).

Tidak hanya itu, ketidakefisien birokrasi di Indonesia juga dia alami sendiri. Ia memilih menolak melakukan orientasi kepemimpinan di Kementerian Dalam Negeri.

"Hari ini saya menolak menghadiri orientasi kepemimpinan Depdagri karena menurut saya engak penting lagi. Masa saya yang periode ke-2, tinggal 3 tahun lagi memimpin, saya harus orientasi kepemimpinan bupati lagi. Kalau begitu saya kehilangan 20 hari untuk lakukan langkah-langkah tepat untuk Purwakarta ini," kata Dedi.

Menurutnya, kultur birokrasi saat ini selalu berorientasi pada perjenjangan karir. Lalu, kata Dedi, ketika birokrasi berorientasi pada perjenjangan karir, ia mempertanyakan pernahkah birokrasi ada pelatihan meracik kopi.

"Padahal kopi dibutuhkan untuk sajian tamu. Karena birokrasi enggak mampu punya keahlian menyeduh kopi dengan baik, akhirnya kopinya harus minta ke rumah makan yang harganya jauh lebih tinggi dibanding kopi sendiri," ujar dia.

Ia kemudian mencontohkan bahwa kemakmuran suatu daerah bisa dilakukan dari sepotong kue.

"Apakah birokrasi bisa bikin kue? Padahal kalau birokrat bisa bikin kue, maka anggaran makan dan minum yang disajikan dalam dus bisa dibuat  dengan biaya murah. Jadi saya pikir bicara efisiensi dengan sepotong kue dan kopi saja bisi bikin kemakmuran," ujar Dedi.

Birokrasi kata Dedi, merupakan hal yang sederhana. "Dan saya melakukan prinsip-prinsip sederhana di Purwakarta agar kemakmuran dengan cara efisiensi ini bisa tercapai," katanya. (AY)

.

Categories:Daerah,