Ade Swara dan Istri Diancam 20 Tahun Penjara

Ade Swara dan Istri Diancam 20 Tahun Penjara

Bupati Karawang Ade Swara berjalan keluar gedung usai menjalani pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). FOTO ANTARA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya Nurlatifah. "Setelah mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan AS (Ade Swara) dan N (Nurlatifah), penyidik menemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya dugaan TPPU," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (.

KPK menyangkakan kepada Ade Swara dan Nurlatifah Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengenai orang yang menyamarkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana dengan ancaman pidana terhadap orang yang melanggar pasal tersebut adalah penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

"Penyidik menemukan dugaan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau mengubah bentuk berkaitan dengan harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi," ungkapnya.

Menurut Johan, KPK sudah melakukan penelusuran aset kepada keduanya sejak lama. "Sudah dilakukan 'asset tracing' sejak lama. Dari penelusuran KPK tentu berkaitan dengan harta yang diduga tindak pidana korupsi," tambahnya.

Ia mengungkapkan, dalam dugaan TPPU tidak perlu dibuktikan terlebih dulu tindak pidana asal (predicate crime). "Kalau di TPPU tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana awalnya, ini berdasarkan hasil pengembangan, asset tracing, ada unsur-unsur yang memenuhi sangkaan tadi," tambahnya.

Sementara pengacara Ade Swara, Haryo B Wibowo menuturkan, pihaknya masih belum mengetahui bahwa kliennya dikenakan sangkaan TPPU. "(Sangkaan) masih tindak pidana korupsi, mau dikenakan TPPU apa yang dikenakan?" kata Haryo.

Haryo menjelaskan, Ade Swara adalah pengusaha sehingga memiliki harta yang banyak. "Dari dulu uangnya banyak. Pedagang emas terbesar di Karawang, (peternakan) waletnya juga besar, dari tahun 1980-an asetnya juga banyak. Neneknya bu Latifah dari zaman Belanda sudah jual emas," tambah Haryo.

Namun Haryo mengakui, Ade tidak melaporkan seluruh hartanya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "Memang ada harta tidak dimasukkan ke LHKPN persyaratan mau pilkada jadi tidak dibuat detail, yang buat stafnya, lupa melaporkan," ungkapnya.

Kasus ini bermula dari penangkapan Ade Swara dan Nurlatifah pada 18 Juli 2014 lalu, karena diduga melakukan pemerasan terkait pengurusan izin Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama PT Tatar Kertabumi sebesar 424.349 dolar AS.

KPK menyangkakan Ade dan Nur dengan Pasal 12 e atau Pasal 23 Undang-undang No. 31 tahn 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Bagi mereka yang terbukti melanggar pasal tersebut diancam pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. 

Informasi terakhir, PT Tatar Kertabumi pada Mei 2013 lalu diakusisi oleh PT Agung Podomoro Land Tbk melalui PT Pesona Gerbang Karawang, dengan membeli 99,9 persen saham PT Tatar Kertabumi senilai Rp 61 miliar. Luas lahan yang diakuisisi sekitar 5,5 hektar di Karawang untuk mengembangkan superblok mini. (Jr.)**

.

Categories:Politik,