Hukuman Mati Bukan Masalah Perundingan

Hukuman Mati Bukan Masalah Perundingan

Ilustrasi.(Foto:Net)

Jakarta - Kementerian Luar Negeri menegaskan pelaksanaan hukuman mati kepada para terpidana kasus kejahatan narkoba skala besar di Tanah Air bukanlah persoalan yang dapat dirundingkan karena hal itu merupakan suatu tindakan penegakan hukum.

"Ini bukan masalah negosiasi (perundingan), ini adalah soal penegakan hukum. Apabila suatu negara mulai menegosiasikan aturan hukumnya, itu sudah merupakan pelanggaran. Jadi, tidak ada negosiasi," kata Juru Bicara Kemlu Arrmnatha Nasir di Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Hal itu disampaikan Arrmnatha Nasir untuk menanggapi sikap Menlu Australia Julie Bishop, yang menyampaikan kepada media Australia bahwa pemerintah Negeri Kangguru itu menawarkan pembayaran biaya penjara seumur hidup untuk membatalkan hukuman mati terhadap dua bandar narkoba warga Australia yang akan segera dieksekusi.

Sebelumnya, Menlu Bishop juga telah menyampaikan tawaran pertukaran tahanan antara Indonesia dan Australia untuk menyelamatkan dua bandar narkoba asal Australia yang akan menjalani hukuman mati.

Pemerintah Australia menawarkan untuk menukar tiga WNI yang ditahan di negara itu dengan dua warga Australia terpidana mati kasus kejahatan narkoba skala besar.

Pemerintah Indonesia telah menolak tawaran pemerintah Australia yang janggal itu dengan mengatakan bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah pertukaran tahanan.

Setelah tawaran pertukaran tahanan ditolak, Menlu Julie Bishop mengirimkan surat kepada Menlu Retno LP Marsudi dan menyatakan akan membayar biaya penjara seumur hidup bagi dua terpidana mati asal Australia itu.

Menlu Bishop bahkan menyampaikan upaya perundingan itu kepada media di Australia, dan langkah itu sangat disesalkan oleh Indonesia.

Jubir Kemlu Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa komunikasi resmi antar pemerintah adalah suatu hal yang bersifat rahasia berdasarkan standar etika diplomasi dan hubungan dua negara.

"Oleh karena itu, Indonesia tidak pernah membeberkan isi surat atau isi komunikasi antarpemerintah kedua negara. Dan kami menyayangkan bila ada pemerintah yang melakukan diplomasinya melalui media atau 'mega diplomacy'," ujar dia.

Dia menambahkan, semua pembahasan tentang hukuman mati yang disampaikan Menlu Australia sudah dijawab oleh Menlu Retno.

Menurut dia, baik upaya komunikasi melalui telepon maupun melalui surat yang dilakukan pemerintah Australia, keduanya telah dijawab dengan baik oleh Indonesia.

"Terkait komunikasi antara kedua kepala negara atau kepala pemerintah itu, Indonesia melihat hal itu sebagai diplomasi yang dilakukan secara tertutup. Indonesia tidak akan pernah melakukannnya melalui media," tegas Arrmanatha. (AY)

.

Categories:Nasional,
Tags:,