Pemerintah Harusnya Tak Meremehkan Pelemahan Rupiah

Pemerintah Harusnya Tak Meremehkan Pelemahan Rupiah

ilustrasi. (Net)

Jakarta - Pemerintah harus segera mengantisipasi pergerakan nilai tukar rupiah, yang terus melemah mencapai kisaran Rp 13.000 per dolar AS.
Ketua Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia, Didik J Rachbini, mengungkapkan, pemerintah tidak boleh main-main dalam menghadapi pelemahan nilai tukar. Apalagi, masalah ini bersifat struktural hingga membuat beberapa sektor bisnis mengalami ketidakstabilan.
 
"Rupiah yang turun selama beberapa bulan ini merupakan kelanjutan dari dua tahun sebelumnya, ini tidak boleh main-main. Jangan hanya mengatakan aman tanpa melakukan tindakan apa-apa," kata Didik, di Jakarta, Jumat (13/3).
 
"Kita ini sekarang relatif tidak bergoyang kencang, karena masih ada modal portofolio yang masuk ke kita," tambahnya.
Didik menjelaskan, jika transaksi berjalan di dalam negeri masih minus, ekspor barang juga tidak cukup untuk melakukan impor barang. Bahkan, pelemahan itu merupakan pertamakalinya setelah empat dekade setelah neraca perdagangan mengalami defisit.
 
"Kenapa defisit? Sebab mayoritas dari ekspor kita merupakan bahan mentah. Apakah itu kakao, batubara, sawit, itu turun harganya di pasar nasional. Oleh karena itu, kita harus mencoba untuk mengatasi masalah ekspor tersebut," jelasnya.
 
Namun begitu, Indonesia masih bisa bernapas lantaran impor bensin sudah tidak menggunakan dana sebesar dulu. Dengan perbaikan tersebut, maka rupiah seharusnya dapat bertahan bahkan mungkin berpotensi mengalami penguatan.
 
"Sebab, kondisi ekonomi dalam negeri saat ini memiliki harapan bisnis, ekspektasi, demokrasi yang bagus. Selain itu, impor minyak yang dulu kencang dengan subsidi, kini tidak sekencang seperti pada waktu lalu, tetapi mengapa ini masih goyang terus?" tuturnya.
 
"Pemerintah sangat meremehkan, jadi tidak boleh meremehkan nilai tukar, juga menyatakan bahwa nilai rupiah melemah pemerintah untung, jangan mengatakan begitu," tambahnya. (Jr.)**
.

Categories:Ekonomi,
Tags:,