Batalkan Izin Reklamasi Pulau G karena Cacat Hukum

Batalkan Izin Reklamasi Pulau G karena Cacat Hukum

Ilustrasi foto:Net

Jakarta -  Pemberian izin reklamasi Pulau G yang ditetapkan 23 Desember 2014 lalu, dinilai menyalahi prosedur dan cacat hukum. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama didesak untuk membatalkan pemberian izin reklamasi tersebut. 


Menurut Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) Mohammad Syaiful Jihad, Keputusan Gubernur DKI Nomor 2238 Tahun 2014, tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra harus dibatalkan. Karena menurut dia regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan reklamasi tidak digunakan secara benar.

Beberapa kesempatan lalu, Ahok  mengatakan, ia hanya meneruskan izin yang telah dikeluarkan Gubernur Fauzi Bowo. Namun, waktu itu Fauzi hanya mengeluarkan izin prinsip bukan reklamasi. Sehingga Ahok tak bisa melempar tanggung jawab ke gubernur sebelumnya.

"Ini ucapan ngeles dan upaya lari dari tanggung jawab jabatannya. Ingat, kesalahan dalam mengeluarkan perizinan atau dimaknai sebagai penyalahgunaan wewenang sama berbahaya dengan korupsi APBD," tegas Syaiful, Senin (16/3).

Ia mengatakan, regulasi lain terkait reklamasi yaitu Perda Nomor 8 Tahun 1995, tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura sedang dalam tahap revisi. Sementara Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta baru akan dibahas tahun ini. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:ahok,