Penghapusan Pilkada Langsung Mengebiri Demokrasi

Penghapusan Pilkada Langsung Mengebiri Demokrasi

Guru Besar Sekolah Tinggi Fisafat Driyarkara Franz Magnis Suseno. (Foto: Net)

Jakarta - Penghapusan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung mengebiri sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, kata Guru Besar Sekolah Tinggi Fisafat Driyarkara Franz Magnis Suseno.

"Penghapusan pilkada langsung menunjukkan feodalisme, oligarki, dan pihak-pihak militer tidak percaya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan," katanya dalam diskusi "Seruan Moral Ilmuwan Indonesia: Kembalikan Kedaulatan Rakyat" di Gedung Pascasarjana UI di Jakarta, Kamis (09/10/2014).

Ia mengatakan, hasil nyata dari reformasi adalah menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang menempatkan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar.

Dalam sejarah Indonesia, katanya, menyelenggarakan sistem pemilihan pemimpin secara langsung, menunjukkan rakyat sudah dewasa dalam memilih wakil yang dikehendaki.

"Hal yang menyakitkan UU Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung dibuat tanpa meminta masukan dan melihat reaksi rakyat. Sikap itu jelas menghina rakyat," katanya.

Dia menilai, alasan bahwa HAM yang berlaku di Indonesia sudah kebablasan merupakan kebohongan besar.

Menurut dia, HAM merupakan pemberdayaan masyarakat yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan penindasan.

"Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah penentu arah berjalannya bangsa," ujarnya.

Dia mengingatkan rezim Orde Baru yang berkuasa 32 tahun dengan memerintah menggunakan otot, jangan sampai terjadi kembali.

Untuk itu dirinya menolak diterapkannya UU Pilkada tidak langsung yang merampas hak dan kedaulatan rakyat.

"Demokrasi merupakan cita-cita pendiri bangsa namun saat ini ada yang ingin memperlemah dan menggerogoti demokrasi," katanya.

Guru Besar UGM Wahyudi Kumorotomo mengatakan saat ini terjadi pemerintahan terbelah, dari sisi positif bisa memunculkan mekanisme "check and balances".

Namun, menurut dia, situasi di Indonesia saat ini membuat pemerintahan terbelah itu, tidak akan menghasilkan hal yang bermanfaat.

"Proses di parlemen Indonesia saat ini, bangsa Indonesia harus khawatir karena pemerintahan terbelah namun tidak akan menghasilkan hal bermanfaat," katanya.

Dia mengatakan sikap DPR yang mengesahkan UU Pilkada adalah merampas hak politik rakyat tanpa mempertimbangkan hal yang substansi.

Wahyudi mengakui, masih ada kekurangan dalam sistem pilkada langsung namun hal itu bisa diperbaiki.

"Menyerahkan proses ke DPRD adalah keputusan tidak cerdas dalam demokrasi karena lobi-lobi di tingkat parlemen jauh dari adab berdemorkasi," ujarnya.

Dia mengecam sikap politikus yang oportunis dan mengkhianati rakyat dengan mengesahkan UU Pilkada tidak langsung. (AY)

X

.

Categories:Politik,
Tags:nasional,