Pemerintah Menghemat Anggaran Rp 5,122 Triliun

Pemerintah Menghemat Anggaran Rp 5,122 Triliun

Ilustrasi.(Foto:Net)

Mataram - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi H Yuddy Chrisnandi mengatakan, pemerintah telah berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 5,122 triliun setelah adanya kebijakan pembatasan kegiatan rapat di hotel.

"Bayangkan hingga saat ini kita sudah berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 5,122 trilun dan dapat dialihkan untuk berbagai program masyarakat yang lebih prioritas," katanya di Mataram, Sabtu (21/3/2015), ketika melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Mataram.

Kedatangan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) bersama rombongan diterima Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh beserta jajaran pejabat Pemerintah Kota Mataram dan Forum Koordinasi Pimpinan Pemerintah Daerah (FKPD).

Yuddy mengatakan, penghematan anggaran itu memelebihi APBD Kota Mataram sekitar Rp 1 triliun lebih, sehingga efisiensi anggaran itu dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat lainnya yang lebih mendesak.

Misalnya, untuk pengadaan kendaraan di Kantor Pemadam Kebakaran (PMK), penambahan fasilitas ruang rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, atau bahkan untuk mendukung pembangunan instalasi listrik di dearah.

Oleh karena itu, pada prinsipnya kebijakan pemerintah itu meminta agar instansi stop melakukan pemborosan karena sudah terlalu lama dilakukan tanpa perhitungan.

"Selama ini yang kita pikirkan adalah yang penting anggaran habis, tetapi tidak berpikir apakah yang kita lakukan itu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat atau tidak," ujarnya.

Padahal, katanya, setiap rupiah yang disalurkan merupakan rupiah dari rakyat yang dikelola oleh pemerintah. Karena itu, pemerintah harus memberikan batasan-batasan terhadap aturan mana yang boleh dilakukan di hotel dan yang tidak.

"Bahkan tadi malam saya sempat bertemu dan berdialog dengan Perhimpuanan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB yang hasilnya dapat dipahami," katanya.

Dikatakannya, pemerintah sebenarnya tidak melarang kegiatan pemerintah daerah melakukan kegiatan di hotel selama itu dikelola oleh pemerintah apalagi melibatkan pihak ketiga.

"Jika kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah itu berupa seminar, simposium, penyuluhan atau sosialisasi kebijakan boleh lakukan di hotel," katanya.

Apalagi, lanjutnya, jika sosialisasi itu melibatkan pihak ketiga dengan tema sosialisasi tentang investasi dan yang mendatangkan para investor, silakan saja.

"Bila perlu kegiatan itu dilakukan satu minggu di hotel dengan menggunakan uang yang banyak dari pihak ketiga, dan asalkan pemerintah mampu menggunakan uang seefisien mungkin," katanya.

Menurutnya, larangan tentang rapat di hotel itu khusus diberlakukan untuk kegiatan rapat-rapat pemerintahan yang wajib mengoptimalkan penggunaan fasilitas pemerintah yang ada.

"Dalam hal ini peran dari inspektorat harus selektif dalam menentukan efisiensi anggaran," katanya.

Begitu juga, lanjutnya, dengan kebijakan tentang pembatasan pesta besar yang dilakukan oleh para pejabat tanpa memikirkan kepentingan rakyat lainnya.

"Jika pejabat menggelar kegiatan besar misalnya pesta pernikahan pada hari Sabtu atau Minggu, tentu itu akan menimbulkan kemacetan sehingga masyarakat lainnya yang hendak berlibur dengan melintasi jalan tersebut akan terganggu," katanya. (AY)

.

Categories:Ekonomi,
Tags:,