KPK, Korupsi Pelaksanaan Haji Capai Rp 1,7 Triliun

KPK, Korupsi Pelaksanaan Haji Capai Rp 1,7 Triliun

KPK, Korupsi Pelaksanaan Haji Capai Rp 1,7 Triliun. FOTO ANTARA

Jakarta - Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyelenggaraan ibadah haji sejak 22 Mei 2014, hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menahan Suryadharma Ali (SDA) karena dipandang sebagai kasus yang cukup rumit. 
 
"Saya belum bisa memastikan, kapan pak SDA itu akan resmi ditahan. Namun, ketika nanti cukup kelengkapan atas dua bukti yang ada itu menggambarkan guritanya strukturalitas dari kasus itu, maka akan segera kami tahan," kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas di Jakarta, Kamis 9 Oktober 2014.

Ia mengakui, hal tersebut menjadi kendala untuk menetapkan tersangka lain dalam perkara ini selain Suryadharma. "Kami belum bisa menentukan segera menahan pak SDA, kemudian belum bisa menentukan tersangka. Nanti, kalau sudah ada dua alat bukti untuk yang lain-lain, itu tinggal soal waktu," ujarnya.

Terkait penyidikan perkara tersebut, Busyro menambahkan pihaknya hingga saat ini masih fokus kepada penyidikan terkait panitia haji, transportasi, katering, serta pemondokan. Mengenai jumlah kerugian negara yang disebabkan karena kasus ini, angkanya masih belum pasti. 
 
Namun demikian, Busyro pun menyebut nilai kerugian negara sedikitnya mencapai triliunan rupiah. "Kalau keseluruhan itu Rp 1,7 triliun, hal itu hitungan awal yang masih perlu dipertajam lagi, bisa konstan, bisa tambah, bisa kurang," tegasnya.
 
Suryadharma Ali yang merupakan mantan Menteri Agama diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 sejak 22 Mei 2014. Dia diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Suryadharma diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHPidana. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:nasional,