Tiongkok Beri "Daftar Prioritas" Pejabat Buron ke AS

Tiongkok Beri

Kepala biro anti-korupsi, Xu Jinhui.

Beijing - Pemerintah Tiongkok telah memberikan ke Amerika Serikat daftar "prioritas" pejabat Tiongkok tersangka korupsi yang diduga melarikan diri ke negara tersebut, demikian dilaporkan media milik pemerintah, Rabu (25/3/2015).

Pada 2014, pejabat di Tiongkok mengatakan bahwa lebih dari 150 "pelarian ekonomi", banyak diantaranya disebutkan sebagai pejabat pemerintah yang korup, berada di Amerika Serikat.

Xu Jinhui, kepala biro anti-korupsi pada kantor kejaksaan mengatakan kepada harian China Daily bahwa "satu daftar prioritas tersangka pejabat korup Tiongkok" yang diduga berada di AS telah diserahkan kepada otoritas di negara tersebut.

Sebagian besar tersangka pejabat korup yang berada di luar negeri, baik yang bekerja di pemerintahan maupun badan usaha milik pemerintah, menerima suap atau menyelewengkan dana publik, kata Xu.

Laporan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut.

Pejabat senior AS akan menemui timpalan mereka dari Tiongkok pada Agustus untuk membicarakan kemungkinan memulangkan pejabat yang melarikan diri ke Amerika dengan miliaran dolar aset pemerintah yang diduga hasil curian, kata pejabat AS pada Februari lalu.

Xu menambahkan bahwa otoritas Tiongkok akan memulai proses hukum untuk menyita aset-aset di luar negeri, kata harian itu.

"Begitu mendapatkan bukti kuat, kami akan memulai prosedur penyitaan sesuai hukum," katanya tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Amerika Serikat kemungkinan akan mendeportasi mantan istri buronan pejabat Tiongkok yang didakwa atas kasus pencucian uang dan penipuan imigrasi, kata jaksa penuntut AS pekan lalu.

Namun kedua negara tidak memiliki kesepakatan ekstradisi dan pemerintah negara barat sejak lama enggan menyerahkan para tersangka karena kurangnya transparansi serta jalur prosiding dalam sistem peradilan Tiongkok.

Liu Dong, kepala divisi kejahatan ekonomi Kementerian Keamanan Publik mengatakan kepada China Daily bahwa otoritas AS berprasangka buruk terhadap sistem hukum di Tiongkok serta "secara salah meyakini bahwa kami akan menuntut para tersangka dengan tidak adil".

Pemerintah Tiongkok telah melancarkan kampanye bertajuk Operasi Buru Rubah untuk memburu pejabat dan pengusaha yang melarikan diri, seringkali dengan membawa hasil curian mereka, sebagai bagian dari perjuangan Presiden Xi Jinping melawan korupsi yang sudah mengakar.

Pekan lalu pemantau anti-korupsi Partai Komunis mengatakan bahwa 500 tersangka pada 2014 telah dipulangkan ke Tiongkok bersama dengan lebih dari 3 miliar yuan (484,32 juta dolar AS).

Pemantau itu mengatakan bahwa dalam beberapa kasus para petugasnya akan memberikan bukti kepada negara-negara tuan rumah sehingga para tersangka bisa dituntut di sana, atau mereka bisa membantu memulangkan para tersangka itu. (AY)

.

Categories:Internasional,