Masyarakat Berhak Tuntut Pemerintah Perbaiki Jalan

Masyarakat Berhak Tuntut Pemerintah Perbaiki Jalan

ilustrasi

Bandung - Direktur LSM Komite Nasional Pengamat Kebijakan Publik (KNPKP) Kabupaten Sumedang Toni S. Liman menyatakan masyarakat berhak meminta maupun menuntut pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur jalan.


"Infrastruktur jalan dan fasilitas kelengkapannya itu adalah hak masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah," kata Toni kepada wartawan, Sabtu (28/3/2015).

Ia menuturkan, infrastruktur merupakan hal terpenting bagi kenyamanan dan keamanan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas.

Jika hak masyarakat tersebut tidak terpenuhi, kata dia, maka pemerintah dapat digugat.

"Warga bisa menggugat pemerintah kalau kondisi jalan buruk atau rusak dan mengancam keselamatan pengguna jalan," katanya.

Pernyataan Toni tersebut menanggapi berbagai persoalan masyarakat yang mengeluhkan kondisi jalan rusak di beberapa daerah di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Sumedang.

Seperti di jalur nasional kawasan Jatinangor yang menghubungkan antarkabupaten dan provinsi itu banyak jalan rusak, berlubang dan bergelombang.

"Banyak jalan yang rusak di wilayah Sumedang, seperti di kawasan Jatinangor dan Jalan Sayang," katanya.

Kondisi jalan rusak itu, kata dia, seharusnya pemerintah melalui dinas terkait segera tanggap untuk memperbaikinya.

Menurut dia, jika terus dibiarkan rusak akan memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan menyebabkan kemacetan.

"Pemerintah seharusnya segera memperbaiki ketika ada jalan yang rusak," katanya. (AY)
.

Categories:Bandung,
Tags:,