Wagub Jabar Serahkan LKPD ke BPK

Wagub Jabar Serahkan LKPD ke BPK

Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar. (Foto: Cikalnews/Ade)

Bandung- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyerahkan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.

"Sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa laporan keungan APBN/APBD disampaikan ke BPK selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir," kata Deddy saat acara penyerahan dokumen tersebut di Bandung, Senin (30/3/2015).

Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2014 yang diserahkan oleh Pemprov Jawa Barat kepada BPK adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan keuangan BUMD.

"Dan sebelum semuan laporan itu disampaikan wajib di-'review' oleh direktorat dan ini sudah dilakukan," kata dia.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat BPK R Cornell Syarief mengatakan Pemprov Jawa Barat merupakan salah satu pemda di Indonesia yang telah berhasil melakukan tata kelola keuangan dengan baik.

"Sehingga mereka berhasil meraih dan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut turut," kata Cornell.

Ia mengatakan, prestasi membanggakan itu tentunya bukan diraih secara instan dan diperlukan kerja keras serta komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Pemprov Jabar.

"Walaupun telah berhasil meraih WTP selama tiga tahun berturut-turut, Pemprov Jabar tidak boleh lengah dan terus berupaya mempertahankan pencapaian itu," kata dia.

Plh Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa menambahkan penyerahan laporan keuangan tahun anggaran 2014 itu bisa dilakukan Pemprov Jabar sebelum tenggat waktu penyerahan pada 31 Maret 2015 berakhir. Dikatakan dia, dalam penyusunan laporan keuangan 2014 ada sejumlah hal signifikan yang muncul seperti dalam laporan keuangan terlihat kesiapan Pemprov Jabar pada 2015 melaksanakan penyusunan laporan keuangan dengan metode akrual di mana salah satunya piutang oleh Dispenda Jabar langsung tercatat terutama dari sisi pajak kendaraan.

"Kedua dari segi penataan aset, Pemprov Jabar sudah melangkah lebih baik lagi karena pengelolaan barang daerah berupa tanah dan bangunan sudah disusun melalui sistem handal," kata dia.

Pencatatan aset itu, menurut dia, disertai dengan koordinatnya sehingga di mana pun berada, keberadaan aset bisa terdeteksi melalui komputer.

Lebih lanjut ia mengatakan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2014 melakukan pembenahan secara menyeluruh termasuk melakukan penghematan dalam belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas.

"Dan penataan administrasi pengeluaran, oleh kas dibukukan dan pengeluaran dilakukan seketat mungkin," katanya.(AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:bandung,